Panitia Muktamar Nilai Polisi Intervensi Suksesi Kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Panitia Muktamar XVII PM Tahun 2018 Virgo Sulianto Gohardi menila pihak kepolisian telah melakukan intervensi suksesi kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah.

“Kondisi ini bagi kami sesuatu yang mengkhawatirkan karena sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Hal-hal yang ditanyakan juga sangat sensitif,” kata Virgo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/10).

Dia mengatakan dalam sepekan terakhir unsur Pemuda Muhammadiyah di tingkat wilayah, daerah bahkan cabang mendapatkan telepon dan atau kedatangan kunjungan dari pihak Kepolisian yang menanyakan perihal Muktamar PM.

Sejumlah pertanyaan, kata Virgo, banyak dilontarkan mulai dari jumlah peserta, kapan berangkat ke Yogyakarta sampai calon yang didorong didukung. Kegembiraan pesta demokrasi PM yang sehat nampaknya terganggu dengan intervensi itu. Meski terjadi rivalitas politik PM tapi selama ini muktamar berada dalam keceriaan tapi saat ini berubah.


Virgo mengatakan kondisi tersebut meresahkan. Menurut dia, kepolisian sangat aktif menghubungi seluruh jaringan organisasi Pemuda Muhammadiyah.

“Dalam sejarah Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah upaya intervensi seperti ini pernah terjadi di jaman Orde Baru, tapi jamaah Muhammadiyah selalu konsisten menolak model-model intervensi yang merusak seperti itu,” katanya.

BACA JUGA:  Silaturrahim ke Pemuda Muhammadiyah, Sandiaga Turut Layani Warga Dhuafa

Untuk itu, Virgo berharap yang dilakukan Kepolisian bukan hal negatif dan mengancam kegembiraan Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Kepolisian seharusnya tidak menambah beban kerja anggotanya dengan kesibukan Muktamar Pemuda Muhammadiyah.

PM, katanya, mengusung gerakan amar ma’ruf nahi munkar. Hanya kemungkaran yang terancam oleh Pemuda Muhammadiyah.

“Fokus saja pada tugas utama Kepolisian dan pekerjaan rumah kasus-kasus yang belum terselesaikan. Pemuda Muhammadiyah merupakan organisasi yang lahir sebelum negara ini lahir. Muktamar kami tidak akan mengancam keamanan negara ini karena kami yang mendirikan negara ini,” katanya.

Muktamar Pemuda Muhammadiyah merupakan permusyawaratan tertinggi dalam organisasi PM yang dilaksanakan empat tahun sekali. Tahun 2018 muktamar digelar di Yogyakarta pada 25-28 November 2018.

Salah satu agenda penting dalam muktamar adalah memilih Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2018-2022 untuk menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak yang akan habis masa jabatannya.

Saat ini terdapat enam bakal calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Mereka akan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap pada Sidang Tanwir Pra Muktamar dan dilakukan Pemilihan pada Sidang Muktamar. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi