Panglima Hadi Diharapkan Dapat Wujudkan Peradilan Umum TNI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto berharap, di era Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, TNI dapat mewujudkan peradilan umum bagi prajurit melakukan tindakan hukum dan tidak lagi harus melalui peradilan militer.

Sebelumnya, selama belum ada Undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru, maka anggota TNI yang melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Umum masih tetap akan diadili di Peradilan Militer. Hal ini diatur oleh Pasal 74 ayat 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 selengkapnya berbunyi: “Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer”.

Soleman menuturkan, dengan bubarnya Angkatan Bersenjata seharusnya Undang-undang mengatur tentang peradilan militer bagi prajurit harus segera dicabut, dan segera diganti yang baru. Bila masih berlaku, maka para prajurit masih dapat diadili di pengadilan Militer. Bila dibiarkan terus menerus, maka akan mengakibatkan kekacauan hukum.

“Sebagai Panglima TNI yang baru, sudah seharusnya beliau mewujudkan mimpi-mimpi dari para pendahulunya yaitu Pengadilan umum bagi anggota TNI yang melanggar hukum Pidana Umum, seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI,” kata Soleman kepada SERUJI melalui pesan singkat, Sabtu (16/12).


Soleman menyakini, anggota TNI tidak akan takut berhadapan dengan Pengadilan Umum. Peluru pun diterjang, apalagi kalau cuma pengadilan umum.

“Saya pikir, begitulah kira-kira logika berpikir para senior saat itu ketika disepakati dan ditanda tanganinya Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI,” terangnya.

Lebih lanjut Soleman menilai, sudah sejak tahun 2004, sampai sekarang, 2017, hampir 13 tahun Undang-undang peradilan Militer yang baru belum juga jadi. Lagi pula, apa yang ditakutkan dengan pengadilan umum?

“Kalau tidak mau diadili di Pengadilan Umum, ya…. jangan melanggar hukum pidana umum, misalnya, jangan melakukan korupsi,” tegasnya.

Namun demikian Soleman menyatakan, salut dan hormat setinggi-tingginya bagi para para senior yang telah berkomitmen untuk membawa para pelanggar pidana umum ke pengadilan umum.

“Suatu komitmen yang harus didukung oleh para anggota TNI,” tandasnya.

Saat menggelar pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes TNI Cilangkap, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggota TNI yang melanggar hukum pidana disidangkan di peradilan umum atau sipil.

Hadi menerangkan pengadilan militer akan mengadili siapapun yang bersalah. Namun, selama ini penyelesaian kasus militer, meski melibatkan korban sipil, tetap ditangani oleh pihak polisi militer. Pengadilannya pun diadakan di pengadilan militer yang sifatnya tertutup.

“Kami yang jelas siapa yang salah kami akan adili, rasa keadilan harus ada. Kami sedang bicarakan masalah harmonisasi antara KUHPM [Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer] dan KUHP [Kitab Undang-undang Hukum Pidana]. Biar tidak ada pasal yang dobel. Dihukum di umum, dituntut di militer,” katanya Senin (11/12).

Namun, terlepas di mana tempat oknum militer akan diadili, Hadi berjanji bahwa semuanya akan ditindak tanpa pandang bulu.

“Pada dasarnya, kami akan tegakkan,” katanya. (Herdi S/SU02)

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Menang Hadapi Persidago, Pelatih: Persebaya Masih Perlu Banyak Pembenahan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pelatih Persebaya Djadjang Nurdjaman menilai permainan timnya...

Pernah Ditertibkan, APK di Jalan Utama Payakumbuh Masih Langgar Aturan

PAYAKUMBUH, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu Payakumbuh, Sumatera Barat,...

Warga NU Yang Tak Pilih Kyai Ma’ruf di Pilpres 2019, Habib Hasan: Keterlaluan

PURWOREJO, SERUJI.CO.ID - Rais Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama...

Lukman Edy Tuding Puisi Neno Warisman Sesat dan Puncak Kebohongan Kubu Prabowo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Politikus PKB Lukman Edy menilai puisi...

Lawan Indonesia, Vietnam Yakini Semifinal Selesai Dalam 90 Menit

KAMBOJA, SERUJI.CO.ID - Pelatih Tim Nasional Vietnam U-22 Nguyen...

Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Menteri Pariwisata Panen Omelan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Harga tiket pesawat hingga kini ternyata...

Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Terus Anjlok Jelang Hari Pemilihan

Kembali elektabilitas PDIP diprediksi terpuruk pada Pemilu 2019 ini.

Bantah Tudingan Berkhianat, Begini Alasan PBB Akhirnya Dukung Jokowi

Menolak disebut berkhianat, ini alasan PBB dukung Jokowi

TERPOPULER

Dampak Tiket Mahal, Bandara Soetta pun Sepi dan Pedagang Mulai Was-Was

Harga tiket melambung, Bandara Soekarno Hatta pun sepi. Pedagang was was...

Inilah Lokasi Coto Terenak di Kota Makassar

Lokasi coto terenak di Kota Makassar... catat jika anda berkunjung ke Kota Daeng ini.

BPN Prabowo-Sandi Adakan Nobar Debat Capres Kedua, Catat! Inilah Lokasi-Lokasinya

Ingin saksikan keseruan Capres Prabowo dalam debat kedua hadapi capres Jokowi? inilah lokasi nobarnya

Tanpa Beban Jelang Debat Nanti Malam, Jokowi Santap Siang dengan Keluarga di Kelapa Gading

Santai jelang Debat Capres putaran kedua, Jokowi santap siang dengan keluarga di Kelapa Gading, Jakarta.
video

Viral: Video Bupati Kuningan Sebut “Laknat” Jika Kepala Desa Tidak Dukung Jokowi

Ohhhh, Bupati Kuningan melaknat para kepala desa jika tidak mendukung Jokowi. Koq bisa?