Panglima Hadi Diharapkan Dapat Wujudkan Peradilan Umum TNI

0
60
Soleman B. Ponto
Soleman B. Ponto

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto berharap, di era Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, TNI dapat mewujudkan peradilan umum bagi prajurit melakukan tindakan hukum dan tidak lagi harus melalui peradilan militer.

Sebelumnya, selama belum ada Undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru, maka anggota TNI yang melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Umum masih tetap akan diadili di Peradilan Militer. Hal ini diatur oleh Pasal 74 ayat 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 selengkapnya berbunyi: “Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer”.

Soleman menuturkan, dengan bubarnya Angkatan Bersenjata seharusnya Undang-undang mengatur tentang peradilan militer bagi prajurit harus segera dicabut, dan segera diganti yang baru. Bila masih berlaku, maka para prajurit masih dapat diadili di pengadilan Militer. Bila dibiarkan terus menerus, maka akan mengakibatkan kekacauan hukum.

“Sebagai Panglima TNI yang baru, sudah seharusnya beliau mewujudkan mimpi-mimpi dari para pendahulunya yaitu Pengadilan umum bagi anggota TNI yang melanggar hukum Pidana Umum, seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI,” kata Soleman kepada SERUJI melalui pesan singkat, Sabtu (16/12).

Soleman menyakini, anggota TNI tidak akan takut berhadapan dengan Pengadilan Umum. Peluru pun diterjang, apalagi kalau cuma pengadilan umum.

“Saya pikir, begitulah kira-kira logika berpikir para senior saat itu ketika disepakati dan ditanda tanganinya Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI,” terangnya.

Lebih lanjut Soleman menilai, sudah sejak tahun 2004, sampai sekarang, 2017, hampir 13 tahun Undang-undang peradilan Militer yang baru belum juga jadi. Lagi pula, apa yang ditakutkan dengan pengadilan umum?

“Kalau tidak mau diadili di Pengadilan Umum, ya…. jangan melanggar hukum pidana umum, misalnya, jangan melakukan korupsi,” tegasnya.

Namun demikian Soleman menyatakan, salut dan hormat setinggi-tingginya bagi para para senior yang telah berkomitmen untuk membawa para pelanggar pidana umum ke pengadilan umum.

“Suatu komitmen yang harus didukung oleh para anggota TNI,” tandasnya.

Saat menggelar pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes TNI Cilangkap, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggota TNI yang melanggar hukum pidana disidangkan di peradilan umum atau sipil.

Hadi menerangkan pengadilan militer akan mengadili siapapun yang bersalah. Namun, selama ini penyelesaian kasus militer, meski melibatkan korban sipil, tetap ditangani oleh pihak polisi militer. Pengadilannya pun diadakan di pengadilan militer yang sifatnya tertutup.

“Kami yang jelas siapa yang salah kami akan adili, rasa keadilan harus ada. Kami sedang bicarakan masalah harmonisasi antara KUHPM [Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer] dan KUHP [Kitab Undang-undang Hukum Pidana]. Biar tidak ada pasal yang dobel. Dihukum di umum, dituntut di militer,” katanya Senin (11/12).

Namun, terlepas di mana tempat oknum militer akan diadili, Hadi berjanji bahwa semuanya akan ditindak tanpa pandang bulu.

“Pada dasarnya, kami akan tegakkan,” katanya. (Herdi S/SU02)

Komentar

BACA JUGA
Jiwa Seni Puti Guntur

Bertemu Seniman, Puti Soekarno Berkisah Tentang Jiwa Seni Kakek dan Keluarganya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jatim nomor urut dua, Puti Guntur Soekarno bertemu dengan kalangan seniman yang tergabung Forum Masyarakat Seni Indonesia (Formasi)...
Relawan Gus Ipul

60 Kelompok Relawan Siap Menangkan Gus Ipul-Puti

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 60 kelompok relawan pendukung calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf-Puti Guntur siap memenangkan paslon tersebut di kontestasi Pilgub 2018. Para...
Mediator kesehatan

Mediator Kesehatan Diharapkan Mampu Memediasi Perselisihan di Bidang Kesehatan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya bersama Jimly School of Law and Goverment berupaya mengembangkan profesi mediator kesehatan. "Ini dinilai penting sebagai upaya...
buku Boko Haram

Bedah Buku Boko Haram: Indonesia Harus Belajar Pengalaman Nigeria

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Peneliti Centre For Statecraft and Citizenship Studies (CSCS) Universitas Airlangga, Rosdiansyah menangkap pesan utama dari buku “BOKO HARAM: The History of...
persiba

Persiba Gagal Bendung Ketangguhan Sriwijaya FC

BALIKPAPAN, SERUJI.CO.ID - Tuan rumah Persiba Balikpapan gagal membendung ketangguhan Sriwijaya FC dan menyerah 0-1 pada pertandingan babak penyisihan Grup B turnamen Piala Gubernur Kalimantan...
loading...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...
images (5)

Garis 7: Sesat Nalar

Analogi adalah sebuah cara otak untuk memahami sesuatu. Analogi mirip dengan perumpamaan. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara membuat jelly, maka paling mudah...
IMG_20180224_110625_530

Mencari Logika di Balik Kasus Tuduhan ke Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab (RHS) juga ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya FH dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. RHS bahkan...