OTT Sekdis Dikbud Sultra, 20 Saksi Sudah Diperiksa

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga sejauh ini sudah memeriksa 20 orang saksi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Sultra, Ld, beberapa waktu lalu.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Mudim Aristo mengatakan, untuk pemeriksaan Ld sendiri diistirahatkan sementara sejak Selasa (18/12) lalu karena yang bersangkutan sakit dan menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit di Kendari.

“Statusnya masih tersangka. Kejaksaan juga masih akan memeriksa beberapa nama saksi lain yang diduga ada huhungan dengan OTT beberapa waktu lalu,” ujar Mudim Aristo kepada awak media di Kendari, Kamis (20/12).

Sebelumnya, OTT oleh Kejaksaan Tinggi Sultra terhadap Ld dilakukan di sebuah hotel di Kendari pada Kamis (28/11) lalu.

Dari OTT tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp425 juta, satu unit kendaraan, dan dua telepon genggam.

Mudim memperkirakan uang Rp425 juta yang diamankan itu merupakan komitmen fee 10 persen dari Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan SMA senilai Rp102 miliar dan pembangunan SMK Rp80 miliar.

Ia mengatakan, pihaknya kini sedang mendalami apakah uang sebanyak itu merupakan suap atau pemerasan dan penggelapan.

“Itu sebabnya pemeriksaan terhadap saksi belum final, masih berpeluang bertambah lebih dari 20 nama,” pungkasnya. (AH/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Dokter Bedah Yang Ditahan Kejari Pekanbaru Ini, Gemar Ongkosi Pasien Kurang Mampu

Tak hanya memberi pengobatan gratis, ternyata selama ini drg Masrial juga banyak membantu pasien kurang mampu. Apa saja bentuk bantuan itu?

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.