Ombudsman: PPDB Sistem Zonasi Memaksa Pemda Meratakan Mutu Pendidikan


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Ombudsman, Ahmad Su’adi, menyebut penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai hal yang baik karena memaksa pemerintah daerah (Pemda) untuk meratakan mutu pendidikan.

“Sejak merdeka pendidikan dikelola secara sentralistik, oleh sebab itu sistem zonasi bisa memberikan pemerataan pendidikan bagi masyarakat,” katanya dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (1/7).

Namun ia mengatakan, masih ada banyak kekurangan dalam penerapan sistem zonasi pada penerimaan murid yang baru berjalan tiga tahun, terutama dalam hal sebaran sekolah dan guru.

Guna mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat sebaran sekolah yang belum merata, menurutnya pemerintah daerah harus bertanggung jawab menyalurkan peserta didik yang belum mendapatkan sekolah.

Ia mengemukakan, seharusnya pemerintah daerah sudah memiliki peta sebaran sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, supaya para orang tua murid bisa menggunakannya sebagai acuan dalam menentukan pilihan sekolah untuk anak.

Di luar masalah itu, Ahmad berpendapat bahwa pelaksanaan sistem zonasi juga bisa menekan angka “jual-beli bangku” sekolah favorit, karena siswa diterima berdasarkan jarak terdekat dari sekolah.

“Meski masih ada penyelewengan seperti membuat KK (Kartu Keluarga) palsu, tetapi dibandingkan dengan yang dahulu, kecurangan untuk masuk sekolah lebih berkurang,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close