MUI: Uang Hasil Buzzer yang Manipulatif, Haram!


JAKARTA – Dianggap memperkeruh situasi politik dan memanipulatif konten berita, keberadaan pasukan buzzer di media sosial dan kolom komentar berita dikecam Majelis Ulama Indonesia (MUI). Atas dasar itu, lembaga yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia tersebut mengharamkan seseorang menjadi buzzer manipulatif dan penyebar hoax.

“Apapun seseorang menjadi buzzer itu batil, haram. Uangnya pun haram,” tegas Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Menurut Asrorun, para netizen yang kerap memberikan tanggapan bernada kasar di kolom komentar disebut juga buzzer. Asrorun berpendapat, bila pasukan buzzer itu merupakan salah satu pendukung tokoh politik yang bisa menggiring opini publik.

“Kita ini sangat nyesek melihat dan baca di media online, kalau ada tokoh pujaannya komentarnya puluhan ribu dipuji, baik-baik semua. Sebaliknya orang yang opposite dengan kelompok, kemudian diserang sangat sarkatis, pakai bahasa kasar,” ucapnya.

Ia menegaskan, uang yang dihasilkan dari jasa para buzzer medsos adalah haram. Apalagi, kata dia, sejumlah viral yang diproduksi buzzer-buzzer politik itu merupakan fitnah.

“Uang yang diperolehnya juga uang haram. Ini namanya memakan secara batil. Karena dia menjual, mengkapitalisasi, mengambil keuntungan dari hoax, ujaran kebencian, fitnah, ghibah, termasuk juga pengguna jasa,” tuturnya.

Kendati demikian, ada buzzer yang dihalalkan bagi netizen. Dicontohkannya untuk branding product yang semata-mata untuk kepentingan ekonomi.

“Ngga semua buzzer (buruk). Ada buzzer untuk kepentingan yang baik, misalnya untuk branding product, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, tidak apa-apa sepanjang tidak melakukan manipulatif negatif dan tidak menyebarkan hoax,” pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Senin lalu (5/5) telah mengeluarkan fatwa penggunaan media sosial (medsos) yang mengharamkan perilaku ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong (hoax) di dunia maya.

Fatwa haram penggunaan medsos tersebut diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang penggunaan ‎medsos kepada umat Islam di Indonesia. Juga menangkal maraknya fenomena-fenomena buzzer saat momentum pemilihan kepala daerah. (IwanY)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close