MUI: Uang Hasil Buzzer yang Manipulatif, Haram!

JAKARTA – Dianggap memperkeruh situasi politik dan memanipulatif konten berita, keberadaan pasukan buzzer di media sosial dan kolom komentar berita dikecam Majelis Ulama Indonesia (MUI). Atas dasar itu, lembaga yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia tersebut mengharamkan seseorang menjadi buzzer manipulatif dan penyebar hoax.

“Apapun seseorang menjadi buzzer itu batil, haram. Uangnya pun haram,” tegas Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Menurut Asrorun, para netizen yang kerap memberikan tanggapan bernada kasar di kolom komentar disebut juga buzzer. Asrorun berpendapat, bila pasukan buzzer itu merupakan salah satu pendukung tokoh politik yang bisa menggiring opini publik.

“Kita ini sangat nyesek melihat dan baca di media online, kalau ada tokoh pujaannya komentarnya puluhan ribu dipuji, baik-baik semua. Sebaliknya orang yang opposite dengan kelompok, kemudian diserang sangat sarkatis, pakai bahasa kasar,” ucapnya.

Ia menegaskan, uang yang dihasilkan dari jasa para buzzer medsos adalah haram. Apalagi, kata dia, sejumlah viral yang diproduksi buzzer-buzzer politik itu merupakan fitnah.

“Uang yang diperolehnya juga uang haram. Ini namanya memakan secara batil. Karena dia menjual, mengkapitalisasi, mengambil keuntungan dari hoax, ujaran kebencian, fitnah, ghibah, termasuk juga pengguna jasa,” tuturnya.

Kendati demikian, ada buzzer yang dihalalkan bagi netizen. Dicontohkannya untuk branding product yang semata-mata untuk kepentingan ekonomi.

“Ngga semua buzzer (buruk). Ada buzzer untuk kepentingan yang baik, misalnya untuk branding product, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, tidak apa-apa sepanjang tidak melakukan manipulatif negatif dan tidak menyebarkan hoax,” pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Senin lalu (5/5) telah mengeluarkan fatwa penggunaan media sosial (medsos) yang mengharamkan perilaku ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong (hoax) di dunia maya.

Fatwa haram penggunaan medsos tersebut diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang penggunaan ‎medsos kepada umat Islam di Indonesia. Juga menangkal maraknya fenomena-fenomena buzzer saat momentum pemilihan kepala daerah. (IwanY)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi