MUI Dukung BPJH Urusi Sertifikasi Halal

0
69
zainut tauhid
Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil Ketua Umum MUI.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan dukungan penuh atas diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Kementerian Agama karena hal itu merupakan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“MUI menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh umat Islam yang selama 38 tahun memberikan kepercayaan kepada MUI untuk mengawal dan melindungi umat Islam dari mengonsumsi makanan, minuman dan barang yang tidak halal sesuai dengan ketentuan syariat lslam,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Jumat (13/10).

Menurut dia, dengan diresmikannya BPJPH maka hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan kehalalan dari sebuah produk menjadi tanggung jawab penuh negara.

Loading...

Dengan demikian, kata dia, masyarakat merasa lebih terlindungi hak asasinya dalam menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk mengonsumsi produk makanan, minuman dan produk gunaan yang halal sesuai dengan syariat Islam.

MUI, lanjut dia, sejak proses awal pembahasan RUU JPH di DPR sampai dengan ditetapkannya menjadi UU oleh Presiden tidak pernah absen untuk mengawal dan memberikan masukan, pendapat dan saran agar UU tersebut dapat segera diselesaikan agar harapan umat Islam segera terpenuhi.

Dia mengatakan MUI berharap dengan diresmikannya BPJPH kegiatan pemasyarakatan produk halal semakin meluas, masif dan berdaya guna karena didukung oleh perangkat pemerintah yang memadai dan adanya kepastian hukum dalam penerapannya.

“Selama ini produsen tidak ada kewajiban untuk mensertifikasi kehalalan produknya. Ke depan semua produk makanan, minuman, obat dan kosmetika yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kebijakan tersebut tentunya harus didukung oleh semua pihak khususnya aparat hukum dalam penerapannya,” tuturnya.

Zainut mengatakan MUI akan terus berkhidmat dan memberikan konstribusi positif bagi perlindungan umat sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh UU yakni penetapan fatwa kehalalan produk, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan sertifikasi auditor.

“Semoga melalui kerja sama dengan semua pihak khususnya dengan BPJPH dapat mendorong peningkatan produk halal di Indonesia sehingga Indonesia masuk menjadi salah satu negara terbesar produsen halal di dunia,” katanya. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama