Moratorium Pengadaan Bantuan Kapal Ikan Dinilai Tidak Tepat

0
221
  • 15
    Shares
Pengadaan bantuan kapal ikan dipermasalahkan (Foto: djpt.kkp.go.id)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – LSM Destructive Fishing Watch menyoroti adanya wacana moratorium atau penghentian sementara pengadaan bantuan kapal ikan untuk APBN tahun 2018 karena selama ini dinilai bermasalah, adalah keputusan yang tidak tepat.

“Melakukan moratorium pengadaan kapal ikan pada APBN 2018 adalah langkah yang tidak tepat. Saat stok ikan di laut Indonesia mengalami peningkatan, butuh stimulus dan intervensi pemerintah,” kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Sabtu.

Menurut Abdi, stimulus dan intervensi pemerintah sangat bermanfaat membantu nelayan menyediakan sarana produksi seperti kapal dan alat tangkap.

Ia berpendapat bahwa moratorium tersebut dicemaskan berpotensi mengakibatkan tidak tercapai target produksi perikanan 2018 sebesar 33,5 juta ton.

Untuk itu, ujar dia, usulan DPR untuk melakukan moratorium pengadaan kapal ikan dengan alasan selama ini sarat dengan masalah dinilai sebagai tidak proporsional.

“DPR mestinya melihat permasalahan secara holistik, bukan saja dari sisi administrasi pengadaan, tapi juga tujuan strategis dari program pengadaan kapal,” katanya pula.

Abdi menegaskan, adanya kelemahan dalam sisi administrasi selama ini semestinya mendorong DPR untuk menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan memperkuat pengawasan internal dan manajemen risiko.

Langganan berita lewat Telegram
loading...
1
2
Loading...
BACA JUGA

TERBARU