Menteri Perdagangan Pernah Dipanggil Polda karena Cak Nun

JAKARTA – Sebuah acara menarik dan dialogis menutup rangkaian Rapat Kerja Kementerian Perdagangan  2017 yang diselenggarakan pada 21-22 Februari 2017. Acara diselenggarakan di  Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, itu membuat Mendag Enggartiasto Lukito berkisah sejumlah pengalaman.

Enggar menuturkan, sudah sangat lama bersahabat dengan Cak Nun. Dia mengisahkan betapa susahnya mengundang Cak Nun. “Saya telpon beliau, dan saya minta mau menyisihkan jadwal-jadwalnya supaya mau datang ke raker kita ini,” katanya.

Kemudian, lebih dalam lagi, Enggar menceritakan, “Dulu waktu saya masih sebagai ketua REI (Real Estate Indonesia, red), saya pernah mengundang Cak Nun. Dan saya dipanggil Polda karena itu. Sebab, saat itu Cak Nun sangat keras kritik-kritiknya kepada pemerintah. Terjadi diskusi yang alot, yang intinya kepolisian meminta entah bagaimana caranya agar audiens atau massa yang mendengarkan Cak Nun tidak terpengaruh untuk memberontak negara.”

Dan Enggar pun memastikan tidak akan terjadi apa-apa. Tak perlu dicemaskan. Sebab dia tahu kemurnian dan keseimbangan Cak Nun.

Cak Nun duduk semeja lingkar dengan Menteri Enggar, pengusaha Franky Welirang, dan pejabat lain Kemendag. Cak Nun ikut mendengarkan rumusan hasil raker yang disampaikan sekjen Kemendag. Dia menyimak sambutan menteri perdagangan dan menyimak penandatanganan komitmen kerja dari para peserta yang berisikan target-target yang sangat konkret hingga pada angka-angka.

Menteri Enggar sendiri juga menjelaskan apa-apa yang berubah di Kemendag. Atmosfer yang dibangun, budaya inisiatif dan diskusi, sampai terbentuknya komitmen di antara para eselon dan peserta raker ini tanpa instruksi dari menteri. Ini menunjukkan ada pergeseran dari kultur birokrat menuju kultur korporat. Etos melayani tanpa harus merasa jadi pelayan, hingga ketetapan dalam keberpihakan kepada petani, pedagang, nelayan, dan pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah.

EDITOR : Yus Arza

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy