Menkumham Minta Warga Binaan Jalankan Revolusi Mental

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta para warga binaan untuk melaksanakan revolusi mental dan revolusi karakter pada Natal 2017.

“Pada natal kali ini saya menyerukan untuk melakukan revolusi mental dan revolusi karakter kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan, karena pada dasarnya peristiwa natal sendiri adalah momentum revolusi rohani yang dilakukan oleh Yesus,” kata Yasonna saat memberi sambutan pada pemberian Remisi Khusus Natal 2017, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (25/12).

Yasonna mengatakan pengurangan hukuman atau remisi dapat dimaknai sebagai penghargaan bagi warga binaan yang dinilai telah mencapai penyadaran diri, tercermin dalam sikap dan perilaku sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku.

“Bagi mereka yang memperoleh remisi, sepatutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mengingat remisi merupakan nikmat yang layak saudara terima karena telah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif yang telah ditetapkan,” kata Yasonna.

Dia menekankan bahwa remisi bukan semata-mata hak yang pasti didapatkan dengan mudah atau bentuk kelonggaran-kelonggaran agar dapat segera bebas.

Yasonna meminta pemberian remisi menjadi bentuk tanggung jawab untuk terus menerus memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan program pembinaan.

Menkumham menerangkan sistem pemasyarakat dilakukan berdasarkan pembinaan yang diarahkan pada upaya memperbaiki diri bagi narapidana atas kesalahan dan kekeliruan yang telah diperbuatnya.

“Kami menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh narapidana yang pada hari ini mendapatkan remisi, khususnya bagi narapidana yang bebas hari ini. Saya mengingatkan agar saudara dapat menunjukkan perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat,” kata Yasonna lagi.

Kementerian Hukum dan HAM memberikan Remisi Khusus Natal 2017 kepada 9.333 napi di seluruh Indonesia, 175 orang di antaranya yang mendapatkan remisi langsung bebas.

Masa pengurangan pidana diberikan berbeda-beda tergantung waktu pidana yang sudah dijalani mulai 15 hari hingga dua bulan. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close