Menkeu: Jangan-jangan Anggaran Tak Dinikmati Masyarakat

1
64
Sri Mulyani
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Jakarta, Jumat (18/11). (Foto: Achmad/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Angka kemiskinan tercatat masih di angka 10,9 persen. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana cukup besar untuk menanggulangi kemiskinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menduga adanya penyelewengan.‎

“Jangan-jangan tidak dinikmati masyarakat,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (17/11).

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk menanggulangi kemiskinan sekitar Rp 160 triliun. Dana tersebut dikelola oleh kementrian/lembaga dan dialokasikan untuk berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat miskin, mulai dari subsidi hingga bantuan tunai. Selain itu, sebagian anggaran juga ditranfer ke daerah.

“Kita mengharapkan kemiskinan turun jadi single digit, atau 9,5 sampai 10 persen. Sekarang kan masih 10,9 persen,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi ‎Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, keluhan Sri Mulyani menunjukan sistem evaluasi maupun monitoring pemerintah rapuh. Selama ini, evaluasi dan monitoring anggaran hanya berdasar data kuantitatif atau serapan anggaran.

Tetapi alokasi itu tidak diukur sampai sejauh mana outcome yang dihasilkan dan sejauh mana alokasi yang didistribusikan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

“Kan tidak ada bentuk evaluasi semacam itu,” kata Yenny.

‎Menurut Yenny, pemerintah atau Kementrian Keuangan (Kemenkeu) tidak sepantasnya menyalahkan pemerintah daerah maupun kementrian/lembaga lain. Sebab, sejak awal tidak ada standardisasi yang dibangun Kemenkeu untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan yang tidak berdasar kuantitatif saja.

Pemerintahan Jokowi, ‎menurut Yenny juga tak ada bedanya dengan pemerintahan sebelumnya. Malah, kata dia, pada era Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, selama 7 tahun berturut-turut tak sedikit anggaran yang didistribusikan untuk menanggulangi kemiskinan. Ironisnya, kemiskinan hanya turun 1 persen.

“Jadi sampai sekarang ini evaluasi dan monitoring hanya lebih kepada penyerapan anggaran. Jadi sama saja pemerintah sekarang ini dengan yang lalu,” katanya.

Menurut Yenny, evaluasi kinerja keuangan hanya sampai di output saja. Artinya, ketika anggaran terserap, menandakan kegiatan sudah selesai dilakukan.

“Jadi nggak ada yang bicara outcome, apalagi dampak,” imbuhnya.

Karena itu, Yenny mendorong DPR sebagai institusi yang memiliki hak budgeting dan kontrol. DPR mestinya bisa melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh termasuk penegakan hukum apabila disinyalir terjadi penyelewengan.

“Kalau tidak ada evaluasi, kita tidak bisa menjustifikasi apakah ini on the track atau tidak. Karena ini sudah 3 tahun, sudah bisa diukur dampak,” katanya.

Sebagai bahan evaluasi, kata Yenny, daerah bisa mereview kembali pengelolaan keuanganya. Sementara, di pemerintah pusat lebih mengevaluasi target-target perencanaan pembangunan yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

‎RPJMN, kata Yenny, bukan hanya sebuah mimpi yang dibiarkan begitu saja. Tetapi mimpi yang harus direalisasikan. RPJMN, merupakan bagian dari visi misi yang harus dikerjakan mau atau tidak mau.

“Lalu kenapa membuat perencanaan tanpa perhitungan. Berarti ya seenaknya sendiri selama ini bikin. Merencanakan tanpa kajian. Seharusnya 5 tahun itu ada kajian, proyeksi. Kalau tidak on the track harus dicari hambatan dan kendalanya seperti apa. Berarti tidak sembarangan RPJMN. Karena RPJMN itu adalah menjadi acuan ‎dalam penyusunan kinerja pemerintah setiap tahunya yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan APBN. Jadi kan nggak sembarangan,” kata dia. (Achmad/Hrn)

Komentar

BACA JUGA

Penghina Presiden Dibawa Ke Mabes Polri

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID - Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa MKN (54), tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara serta...

Presiden Apresiasi Penggagalan Distribusi 1,6 Ton Sabu-Sabu

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya penggagalan 1,6 ton narkoba jenis sabu di perairan Karang Helen Mars yang berdekatan dengan Karang Banteng, Kabupaten...
Gus Ipul Kunjungi korban banjir

Gus Ipul Kunjungi Kediaman Korban Banjir

JOMBANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengunjungi keluarga korban hilang akibat terseret arus sungai yang disebabkan...
Rakor KPU Sumut

Jumlah Dikurangi, Beban Kerja PPK Akan Lebih Berat di Pemilu 2019

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Anggota KPU Provinsi Sumut Nazir Salim Manik mengatakan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas pada Pemilu 2019 dipangkas...
Sodomi anak

Pendidikan Agama Tinggi Bukan Jaminan Tidak Melakukan Pelecehan Seksual

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Sebagai lulusan Sekolah Tinggi di daerah Semampir, Surabaya, tidak menjamin seseorang seperti MSH (29), tidak melakukan pelecehan seksual. Suryani, Pakar Psikologi Hukum...
loading...
Al Battani

Penemu Kala Revolusi Bumi Ternyata Muslim

Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Revolusi bumi ini bisa terjadi akibat tarik menarik antara gaya gravitasi bumi dengan gaya gravitasi...
IMG-20180222-WA0084

PANWASLU KABUPATEN MESUJI RAKOOR TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, Panwaslu Kabupaten Mesuji mengadakan Rapat Koordinasi dengan peserta Anggota Panwascam Divisi Penindakan dan Divisi SDMO serta 1...
Talonsong

Talonsong

Talonsong, sebuah kata dalam bahasa Minang, yang sering dituturkan ditengah masyarakatnya.  Talonsong, padanannya dalam bahasa indonesia yang tepat adalah terlanjur.  Jika talonsong,  maka semuanya...