Menkeu: Jangan-jangan Anggaran Tak Dinikmati Masyarakat

1
102
Sri Mulyani
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Jakarta, Jumat (18/11). (Foto: Achmad/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Angka kemiskinan tercatat masih di angka 10,9 persen. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana cukup besar untuk menanggulangi kemiskinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menduga adanya penyelewengan.‎

“Jangan-jangan tidak dinikmati masyarakat,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (17/11).

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk menanggulangi kemiskinan sekitar Rp 160 triliun. Dana tersebut dikelola oleh kementrian/lembaga dan dialokasikan untuk berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat miskin, mulai dari subsidi hingga bantuan tunai. Selain itu, sebagian anggaran juga ditranfer ke daerah.

“Kita mengharapkan kemiskinan turun jadi single digit, atau 9,5 sampai 10 persen. Sekarang kan masih 10,9 persen,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi ‎Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, keluhan Sri Mulyani menunjukan sistem evaluasi maupun monitoring pemerintah rapuh. Selama ini, evaluasi dan monitoring anggaran hanya berdasar data kuantitatif atau serapan anggaran.

Tetapi alokasi itu tidak diukur sampai sejauh mana outcome yang dihasilkan dan sejauh mana alokasi yang didistribusikan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

“Kan tidak ada bentuk evaluasi semacam itu,” kata Yenny.

‎Menurut Yenny, pemerintah atau Kementrian Keuangan (Kemenkeu) tidak sepantasnya menyalahkan pemerintah daerah maupun kementrian/lembaga lain. Sebab, sejak awal tidak ada standardisasi yang dibangun Kemenkeu untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan yang tidak berdasar kuantitatif saja.

Pemerintahan Jokowi, ‎menurut Yenny juga tak ada bedanya dengan pemerintahan sebelumnya. Malah, kata dia, pada era Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, selama 7 tahun berturut-turut tak sedikit anggaran yang didistribusikan untuk menanggulangi kemiskinan. Ironisnya, kemiskinan hanya turun 1 persen.

“Jadi sampai sekarang ini evaluasi dan monitoring hanya lebih kepada penyerapan anggaran. Jadi sama saja pemerintah sekarang ini dengan yang lalu,” katanya.

Menurut Yenny, evaluasi kinerja keuangan hanya sampai di output saja. Artinya, ketika anggaran terserap, menandakan kegiatan sudah selesai dilakukan.

“Jadi nggak ada yang bicara outcome, apalagi dampak,” imbuhnya.

Karena itu, Yenny mendorong DPR sebagai institusi yang memiliki hak budgeting dan kontrol. DPR mestinya bisa melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh termasuk penegakan hukum apabila disinyalir terjadi penyelewengan.

“Kalau tidak ada evaluasi, kita tidak bisa menjustifikasi apakah ini on the track atau tidak. Karena ini sudah 3 tahun, sudah bisa diukur dampak,” katanya.

Sebagai bahan evaluasi, kata Yenny, daerah bisa mereview kembali pengelolaan keuanganya. Sementara, di pemerintah pusat lebih mengevaluasi target-target perencanaan pembangunan yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

‎RPJMN, kata Yenny, bukan hanya sebuah mimpi yang dibiarkan begitu saja. Tetapi mimpi yang harus direalisasikan. RPJMN, merupakan bagian dari visi misi yang harus dikerjakan mau atau tidak mau.

“Lalu kenapa membuat perencanaan tanpa perhitungan. Berarti ya seenaknya sendiri selama ini bikin. Merencanakan tanpa kajian. Seharusnya 5 tahun itu ada kajian, proyeksi. Kalau tidak on the track harus dicari hambatan dan kendalanya seperti apa. Berarti tidak sembarangan RPJMN. Karena RPJMN itu adalah menjadi acuan ‎dalam penyusunan kinerja pemerintah setiap tahunya yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan APBN. Jadi kan nggak sembarangan,” kata dia. (Achmad/Hrn)

1 KOMENTAR

  1. Sependapat dg ini…

    Menurut Yenny, evaluasi kinerja keuangan hanya sampai di output saja. Artinya, ketika anggaran terserap, menandakan kegiatan sudah selesai dilakukan.

    “Jadi nggak ada yang bicara outcome, apalagi dampak,” imbuhnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU