Menkeu Ingin Swasta Terlibat di Pembangunan Infrastruktur


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional, terutama infrastruktur yang menambahkan konektivitas nasional.

“Pemerintah sudah membuatkan berbagai skema untuk mendorong dan meyakinkan swasta untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur,” kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan di “National Infrastructure Conference 2017” di Jakarta, Kamis (14/12).

Sri Mulyani mengatakan Pemerintah sudah membuat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang berperan untuk memberikan jaminan terhadap proyek infrastruktur yang memiliki risiko tinggi.

“Investasi infrastruktur biasanya jangka panjang dan melewati satu periode pemerintahan. Karena itulah, PT PII berperan memberikan jaminan bahwa investasi yang ditanam akan kembali sekaligus keuntungan sesuai yang tercantum dalam perjanjian,” katanya.

Menurutnya, PT PII selama ini sudah menjalankan perannya dalam keterlibatan swasta membangun infrastruktur baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan sehingga diharapkan pihak swasta makin yakin dan percaya diri untuk berinvestasi di bidang infrastruktur.

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengatakan dengan diadakannya National Infrastruktur Conference 2017 diharapkan dapat membuka peluang-peluang baru dalam investasi maupun pembiayaan dalam proyek infrastruktur nasional.

“Kami menggunakan tema Infrastructure Unifies Nation, sebab seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa pembangunan infrastruktur saat ini sangat penting untuk menyatukan bangsa. Dengan tersedianya infrastruktur diharapkan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan sosial,” ungkapnya.

Selain itu, kegiatan itu diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dari instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah agar memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur nasional maupun daerah.

“Acara ini juga bertujuan untuk memberikan referensi kepada calon PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) dan investor mengenai bagaimana implementasi KPBU di Indonesia,” Jelas Armand.

Armand menambahkan saat ini PT PII sudah memberikan penjaminan atas 13 proyek infrastruktur dengan skema KPBU yaitu PLTU Batang, delapan Proyek Jalan Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, Manado-Bitung, Jakarta-Cikampek II Elevated, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, dan Serang-Panimbang), SPAM Umbulan dan seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah, dan Timur dengan total nilai investasi sekitar Rp 141 triliun.

“Ke-13 proyek itu diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan swasta bahwa investasi di infrastruktur cukup nyaman dan menguntungkan,” pungkasnya. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

close