Menaker Harapkan LPDP Beri Beasiswa Pelatihan Kerja

0
53
menteri ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri. (foto: istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengharapkan Lembaga Pengelola Lembaga Pendidikan (LPDP) bisa memberikan beasiswa untuk pelatihan kerja guna meningkatkan penguasaan keahlian terapan para pekerja.

“Kita minta Menkeu agar LPDP, dalam jangka pendek untuk skema minimal, jangan hanya untuk beasiswa pendidikan formal, tapi juga bisa digunakan buat beasiswa pelatihan kerja,” kata Hanif seusai mengikuti rapat koordinasi mengenai vokasi di Jakarta, Rabu (13/12).

Hanif menjelaskan beasiswa pelatihan kerja itu bisa dimanfaatkan bagi angkatan kerja baru yang tidak memiliki kemampuan yang memadai, agar pekerja tersebut memiliki keunggulan komparatif yang dibutuhkan oleh industri.

Loading...

Selain itu, beasiswa LPDP ini bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pekerja yang ingin meningkatkan keahlian, agar mempunyai nilai tambah yang berguna dalam menjalani profesi serta mendorong kualitas kerja.

“Misalnya di wartawan ada lembaga sertifikasi, seorang reporter ambil sertifikasi di luar negeri, biar bisa jadi Asred (Asisten Redaktur) atau Pimred (Pimpinan Redaksi). Ini mestinya bisa dari LPDP,” katanya.

Hanif mengatakan pihaknya juga mempunyai rencana lain untuk pembiayaan pelatihan kerja tersebut yaitu memanfaatkan pendanaan melalui APBN atau menggunakan jaminan sosial yang mempunyai pola seperti BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sekarang juga sedang memikirkan ‘unemployment benefit’ (manfaat bagi korban PHK), berupa bantuan sosial pada pekerja yang terkena PHK untuk mencari pekerjaan yang baru,” tambahnya.

Hanif memastikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menyelaraskan ketersediaan lapangan kerja industri dengan jumlah angkatan kerja yang ada.

Upaya ini tidak mudah dilakukan karena adanya tantangan berupa bonus demografi dalam beberapa tahun mendatang serta era digitalisasi yang bisa menggerus penggunaan tenaga manusia.

Untuk itu, kerja sama dengan sektor industri juga dibutuhkan guna menyusun kurikulum pendidikan vokasi agar para pekerja bisa mempunyai skill atau kemampuan terapan yang bermanfaat bagi pengembangan sektor industri di Indonesia.

“Misalnya kurikulum, serahkan kepada industrinya saja, butuhnya yang seperti apa. Lalu dari peta kebutuhan yang diperlukan oleh industri itu, baru kemudian kita sesuaikan input SDM-nya,” pungkasnya. (Ant/SU03)

Langganan berita lewat Telegram
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU