Mathla’ul Anwar: Perppu Cenderung Memberi Ruang Kesewenangan Bagi Pemerintah

JAKARTA – Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (MA) dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang baru dikeluarkan pemerintah.

“Tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang mengakomodasi kebhinekaan dalam kehidupan sosial, karena Perppu tersebut cenderung akan memberikan ruang kesewenang-wenangan dalam memberangus organisasi-organisasi yang bersebrangan dengan pemerintah,” kata Ketua Umum MA, KH Ahmad Sadeli Karim dalam salah satu poin press release yang diterima SERUJI, Selasa (18/7).

Dalam release yang ditanda-tangani langsung oleh KH Ahmad Sadeli tersebut juga disampaikan bahwa Perppu tersebut dapat melahirkan kediktatoran baru, karena mengabaikan pemisahakan kewenangan dalam sistem Trias Politika.

“Perppu tersebut akan mengabaikan proses hukum dan keputusan akan diambil oleh semata-mata kekuatan politik,” ungkap KH Ahmad Sadeli.

Lebih lanjut juga disampaikan bahwa lahirnya Perppu tersebut telah mengabaikan putusan MK nomor 38/PUU-VII/2009 tentang syarat dalam penerbiatan sebuah Perppu. (Hrn)

Release PBMA Terkait Perppu Ormas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Kemcer Di Curug Cipeteuy