Mathla’ul Anwar: Perppu Cenderung Memberi Ruang Kesewenangan Bagi Pemerintah

34

JAKARTA – Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (MA) dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang baru dikeluarkan pemerintah.

“Tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang mengakomodasi kebhinekaan dalam kehidupan sosial, karena Perppu tersebut cenderung akan memberikan ruang kesewenang-wenangan dalam memberangus organisasi-organisasi yang bersebrangan dengan pemerintah,” kata Ketua Umum MA, KH Ahmad Sadeli Karim dalam salah satu poin press release yang diterima SERUJI, Selasa (18/7).

Dalam release yang ditanda-tangani langsung oleh KH Ahmad Sadeli tersebut juga disampaikan bahwa Perppu tersebut dapat melahirkan kediktatoran baru, karena mengabaikan pemisahakan kewenangan dalam sistem Trias Politika.

“Perppu tersebut akan mengabaikan proses hukum dan keputusan akan diambil oleh semata-mata kekuatan politik,” ungkap KH Ahmad Sadeli.

Lebih lanjut juga disampaikan bahwa lahirnya Perppu tersebut telah mengabaikan putusan MK nomor 38/PUU-VII/2009 tentang syarat dalam penerbiatan sebuah Perppu. (Hrn)

Release PBMA Terkait Perppu Ormas.

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama