Mathla’ul Anwar: Perppu Cenderung Memberi Ruang Kesewenangan Bagi Pemerintah


JAKARTA – Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (MA) dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang baru dikeluarkan pemerintah.

“Tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang mengakomodasi kebhinekaan dalam kehidupan sosial, karena Perppu tersebut cenderung akan memberikan ruang kesewenang-wenangan dalam memberangus organisasi-organisasi yang bersebrangan dengan pemerintah,” kata Ketua Umum MA, KH Ahmad Sadeli Karim dalam salah satu poin press release yang diterima SERUJI, Selasa (18/7).

Dalam release yang ditanda-tangani langsung oleh KH Ahmad Sadeli tersebut juga disampaikan bahwa Perppu tersebut dapat melahirkan kediktatoran baru, karena mengabaikan pemisahakan kewenangan dalam sistem Trias Politika.

“Perppu tersebut akan mengabaikan proses hukum dan keputusan akan diambil oleh semata-mata kekuatan politik,” ungkap KH Ahmad Sadeli.

Lebih lanjut juga disampaikan bahwa lahirnya Perppu tersebut telah mengabaikan putusan MK nomor 38/PUU-VII/2009 tentang syarat dalam penerbiatan sebuah Perppu. (Hrn)

Release PBMA Terkait Perppu Ormas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close