Legislator: Trotoar Kota Wates Belum Ramah Difabel

KULON PROGO, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sudarta menilai trotoar di Kota Wates belum ramah bagi pejalan kaki, khususnya difabel.

“Keberadaan trotoar di Kulon progo, terutama di Kota Wates yang merupakan layanan publik belum bisa mengakomodir hak bagi pejalan kaki. Kami banyak menemukan trotoar justru dipergunakan untuk kepentingan selain fungsinya, misalnya sebagai tempat jualan, parkir,” kata Sudarta di Kulon Progo, Ahad (4/3).

Ia mengatakan adanya penyempitan trotoar juga membuat kurang nyamannya pejalan kaki. Hal tersebut yang dikarenakan karena perkembangan kemajuan alat transportasi yang mengharuskan tersedianya jalan untuk memperlancar arus lalu lintas.

Revitalisasi trotoar yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu juga belum mengakomodir untuk kaum difabel.


“Belum ada trotoar khusus difabel, dan penunjuk jalan di dalam trotoar tersebut. Harapan kami, semua jika membangun suatu layanan publik seyogyanya juga mengakomodir semua kepentingan warga,” harap politisi muda Partai Persatuan Pembangunan ini.

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan trotoar di Kota Wates dan sekitarnya terkesan tidak ramah untuk difabel. Masyarakat bisa melihat, sebagian besar trotoar di kawasan Kota Wates dan rusak. Trotoar kebanyakan digunakan untuk berjualan pedagang kaki lima.

Selain itu, perkantoran di lingkungan Pemkab Kulon Progo dan perkantoran organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami berharap kantor pelayanan umum dan perkantoran segera dilengkapi fasilitas untuk difabel. Jangan sampai, Kulon Progo dijuluki kabupaten tidak ramah difabel. Kami juga berharap PKL yang berjualan di trotoar ditertibkan dan ditata,” harapnya. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Selesai ?

Pemimpin Belum Lulus

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Yuk, Kenali Jenis Busana Tunik