Lanjutkan Recovery Lombok, Ini Rencana Aksi PKPU HI di Bulan Oktober 2018

LOMBOK, SERUJI.CO.ID – Gempa yang mengguncang Lombok dan sekitarnya pada akhir bulan Juli 2018 lalu telah berdampak luas pada kehidupan masyarakat disana. Sampai saat ini, warga terdampak masih membutuhkan bantuan.

Disaat Tim Rescue PKPU Human Initiative telah bergerak ke Donggala-Palu untuk melakukan penanganan darurat pasca gempa dan tsunami, Tim Recovery PKPU Human Initiative saat ini terus berkomitmen melanjutkan program pemulihan gempa Lombok. Sejalan dengan instruksi Pemerintah untuk tidak melupakan gempa Lombok.

Koordinator Tim Recovery Lombok, Ferry Suranto menuturkan warga terdampak saat ini masih sangat membutuhkan bantuan hingga kondisi dapat pulih kembali.

“Lombok masih butuh kita, program pemulihan baik infrastruktur maupun pengadaan logistik lainnya harus terus dilakukan,” ungkap Ferry.

Menurut Ferry, dalam penanganan gempa Lombok, PKPU Human Initiative telah merencanakan berbagai program recovery khususnya di bulan Oktober 2018 ini.

“Bulan ini, kami akan mendistribusikan logistik sebanyak 747 paket, cooking set dan hygiene kits untuk 3.735 jiwa penerima manfaat,” ungkap Ferry.

Selain itu, distribusi air bersih yang menjadi kebutuhan dasar warga terdampak terus dilakukan. Sedikitnya 12 tandon air akan didistribusikan di wilayah terdampak gempa yang saat ini sedang mengalami kekeringan.

“Kemarin (11/10) dropping 180.000 liter air bersih akan dilakukan di desa-desa sekitar lombok tengah, lombok barat dan lombok utara yang memang kesulitan mendapat air bersih. Penyiapan water tank dan timeline pendistribusian sedang dirancang,” tambah Ferry.

PKPU Human Initiative juga akan membangun 3 unit Serambi Nyaman, 5 unit MCK dan 3 sumur bor untuk 3 desa dan 5 unit (lagi) Sekolah Darurat.

Sebelumnya, PKPU Human Initiative telah meresmikan 1 unit Sekolah Darurat untuk mendukung proses belajar siswa-siswi terdampak gempa kembali berjalan seperti semula. Selain itu telah membangun 406 “rumah senyum” (huntara) dan akan melanjutkan pembangunan 143 unit lagi di lombok utara dan lombok barat.

Sebagai informasi, untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB pasca gempa, Presiden telah mengeluarkan Inpres No 5 Tahun 2018.

Amanat inpres sendiri berisi pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk mendukung berfungsinya kembali aktifitas pendidikan, kesehatan, agama, dan fasilitas penunjang perekonomian paling lambat akhir Desember 2018 dan prasarana lain paling lambat 2019. (PKPU/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER