KY: Empat Isu Menjadi Fokus Dalam RUU Jabatan Hakim

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengatakan terdapat empat isu terkait jabatan hakim yang kemudian menjadi fokus dalam Rancangan Undang Undang Jabatan Hakim (RUU JH).

“Ada beberapa isu yang muncul yang menjadi fokus dalam RUU Jabatan Hakim,” kata Aidul di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (10/3).

Aidul mengatakan hal tersebut dalam acara Temu Nasional Forum Dekan dan Ketua STIH terkait kajian hukum Rancangan Undang Undang Jabatan Hakim.

Isu pertama yang dibahas dalam RUU JH terkait dengan kedudukan dan status hakim yang dinilai seharusnya bukan lagi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) namun sebagai pejabat negara, mengingat status hakim sebagai PNS tentu menjadikan posisi hakim kurang independen karena berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Yang menjadi permasalahan, kata Aidul, adalah pejabat negara hanya dimungkinkan bila dia dipilih seperti DPR, bupati, atau gubernur.

“Atau yang bersangkutan melalui seleksi atau ditunjuk, selain itu pejabat negara merupakan jabatan terbatas,” kata Aidul.

Isu yang kedua terkait dengan usia pensiun hakim yang hingga saat ini dinilai KY masih belum jelas, karena ada yang menghendaki supaya usia pensiun hakim diturunkan namun ada yang menghendaki supaya dinaikkan.

“Ketiga terkait dengan sistem satu atap yang saat ini dijalani oleh Mahkamah Agung,” kata Aidul.

Usulan untuk adanya pembagian tanggung jawab (shared responsibility) antara KY dengan MA, menurut Aidul, masih belum dapat diterima oleh pihak MA karena dinilai akan merusak sistem satu atap yang berada di bawah MA.

“Kami justru ingin mengatakan sistem dua atap ini tidak akan merusak sistem satu atap karena pada dasarnya KY bagian dari kekuasaan kehakiman, bukan eksekutif,” kata Aidul.

Isu yang terakhir terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatakan hubungan antara MA dan KY merupakan kemitraan yang harus ada pembagian tanggung jawab.

“Dua lembaga ini tidak boleh saling menegasi tapi harus bersinergi,” pungkas Aidul. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi