KY: Empat Isu Menjadi Fokus Dalam RUU Jabatan Hakim

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengatakan terdapat empat isu terkait jabatan hakim yang kemudian menjadi fokus dalam Rancangan Undang Undang Jabatan Hakim (RUU JH).

“Ada beberapa isu yang muncul yang menjadi fokus dalam RUU Jabatan Hakim,” kata Aidul di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (10/3).

Aidul mengatakan hal tersebut dalam acara Temu Nasional Forum Dekan dan Ketua STIH terkait kajian hukum Rancangan Undang Undang Jabatan Hakim.

Isu pertama yang dibahas dalam RUU JH terkait dengan kedudukan dan status hakim yang dinilai seharusnya bukan lagi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) namun sebagai pejabat negara, mengingat status hakim sebagai PNS tentu menjadikan posisi hakim kurang independen karena berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Yang menjadi permasalahan, kata Aidul, adalah pejabat negara hanya dimungkinkan bila dia dipilih seperti DPR, bupati, atau gubernur.

“Atau yang bersangkutan melalui seleksi atau ditunjuk, selain itu pejabat negara merupakan jabatan terbatas,” kata Aidul.

Isu yang kedua terkait dengan usia pensiun hakim yang hingga saat ini dinilai KY masih belum jelas, karena ada yang menghendaki supaya usia pensiun hakim diturunkan namun ada yang menghendaki supaya dinaikkan.

“Ketiga terkait dengan sistem satu atap yang saat ini dijalani oleh Mahkamah Agung,” kata Aidul.

Usulan untuk adanya pembagian tanggung jawab (shared responsibility) antara KY dengan MA, menurut Aidul, masih belum dapat diterima oleh pihak MA karena dinilai akan merusak sistem satu atap yang berada di bawah MA.

“Kami justru ingin mengatakan sistem dua atap ini tidak akan merusak sistem satu atap karena pada dasarnya KY bagian dari kekuasaan kehakiman, bukan eksekutif,” kata Aidul.

Isu yang terakhir terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatakan hubungan antara MA dan KY merupakan kemitraan yang harus ada pembagian tanggung jawab.

“Dua lembaga ini tidak boleh saling menegasi tapi harus bersinergi,” pungkas Aidul. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Divestasi Freeport

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.