KY: Empat Isu Menjadi Fokus Dalam RUU Jabatan Hakim

0
204
  • 3
    Shares
Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari. (Foto: Istimewa)

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengatakan terdapat empat isu terkait jabatan hakim yang kemudian menjadi fokus dalam Rancangan Undang Undang Jabatan Hakim (RUU JH).

“Ada beberapa isu yang muncul yang menjadi fokus dalam RUU Jabatan Hakim,” kata Aidul di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (10/3).

Aidul mengatakan hal tersebut dalam acara Temu Nasional Forum Dekan dan Ketua STIH terkait kajian hukum Rancangan Undang Undang Jabatan Hakim.

Isu pertama yang dibahas dalam RUU JH terkait dengan kedudukan dan status hakim yang dinilai seharusnya bukan lagi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) namun sebagai pejabat negara, mengingat status hakim sebagai PNS tentu menjadikan posisi hakim kurang independen karena berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Yang menjadi permasalahan, kata Aidul, adalah pejabat negara hanya dimungkinkan bila dia dipilih seperti DPR, bupati, atau gubernur.

“Atau yang bersangkutan melalui seleksi atau ditunjuk, selain itu pejabat negara merupakan jabatan terbatas,” kata Aidul.

Isu yang kedua terkait dengan usia pensiun hakim yang hingga saat ini dinilai KY masih belum jelas, karena ada yang menghendaki supaya usia pensiun hakim diturunkan namun ada yang menghendaki supaya dinaikkan.

“Ketiga terkait dengan sistem satu atap yang saat ini dijalani oleh Mahkamah Agung,” kata Aidul.

Usulan untuk adanya pembagian tanggung jawab (shared responsibility) antara KY dengan MA, menurut Aidul, masih belum dapat diterima oleh pihak MA karena dinilai akan merusak sistem satu atap yang berada di bawah MA.

“Kami justru ingin mengatakan sistem dua atap ini tidak akan merusak sistem satu atap karena pada dasarnya KY bagian dari kekuasaan kehakiman, bukan eksekutif,” kata Aidul.

Isu yang terakhir terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatakan hubungan antara MA dan KY merupakan kemitraan yang harus ada pembagian tanggung jawab.

“Dua lembaga ini tidak boleh saling menegasi tapi harus bersinergi,” pungkas Aidul. (Ant/SU01)

Langganan berita lewat Telegram
loading...
Loading...
BACA JUGA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU