KSAU Ingin Percepat Pengadaan Alutsista

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna ingin mempercepat pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di tubuh Angkatan Udara.

“Pertama saya akan terus melanjutkan apa yang sudah direncakanan Pak Hadi (Tjahjanto), baik pembangunan kekuatan maupun pembangunan kemampuan. Kemudian prioritas saya akan menyelesaikan pengadaaan alutsista yang tertunda,” kata Yuyu di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/1).

Yuyu menyampaikan hal itu seusai dilantik sebagai KSAU menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang menjadi Panglima TNI.

“Harapan saya, dalam 3 bulan ini pengadaan alutsista yang tertunda akan saya selesaikan, sebagai contoh Sukhoi SU-35, saya harap bulan Januari ini bisa tanda tangan kontrak sudah di Kementerian Pertahanan,” tambah Yuyu.

Sebanyak 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 itu nantinya akan ditempatkan di Skuadron 14 Lanud Iswahjudi, Magetan menggantikan pesawat tempur jenis F5 yang sudah dikandangkan.

“Saya mencoba untuk mempercepat karena dengan kedatangan alutsista akan memperkuat kami dalam melaksanaan tugas dan juga ada pengadaan 5 radar ‘GCI’ (Ground Control Intercept) itu yang tertunda, kemudian dua radar pasif kemudian pesawat tanpa awak, ada beberapa itu yang akan kami lakukan untuk menambah kekuatan angkatan udara,” ungkap Yuyu.

Yuyu juga mengaku akan mengusahakan agar postur kekuatan TNI pada 2025 dapat tercapat.

“Kita mengikuti postur sampai 2025, di bawahnya renstra (rencana strategis), terkait radar sampai 2025 akan didatangkan 32. Saat ini ada 20 (radar) dan 6 yang tadi saya katakan akan dipercepat sehingga renstra berikutnya 6 selesai dan harapannya 2025 tercapai karena tidak semudah itu pengadaan radar dan instalasi sebagainya,” tutur Yuyu.

Sedangkan terkait kesejahteraan prajurit, Yuyu mengaku bahwa pihaknya akan membantu prajurit di bidang perumahan.

“Kita akan berusaha membantu prajurit dalam bidang perumahan, sesuai yang direncanakan panglima juga. Kalau yang lain masalah tunjangan ataupun gaji, saya akan berusaha, kita audit BPK wajar tanpa pengecualian. Kita harapkan tunjangan atau remunerasi akan naik, artinya akan menambah kesejahteraan. Hanya itu yang bisa saya lakukan,” jelas Yuyu.

Pada hari ini, Yuyu juga langsung mendapat kenaikan pangkat setelah dilantik, menjadi Marsekal (bintang empat) berdasarkan Keppres Nomor 3/TNI/2018. Sebelum menjadi KSAU, dia menjabat Wakil KSAU. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Dokter Bedah Yang Ditahan Kejari Pekanbaru Ini, Gemar Ongkosi Pasien Kurang Mampu

Tak hanya memberi pengobatan gratis, ternyata selama ini drg Masrial juga banyak membantu pasien kurang mampu. Apa saja bentuk bantuan itu?

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Akibat drg Masrial Ditahan Kejari, Operasi Gratis Bibir Sumbing 40 Pasien Ini Terancam Batal

Akibat penahanan drg. Masrial, pelaksanaan operasi gratis bibir sumbing di Bengkulu terancam batal.

Muru’ah