KSAD Jenderal Mulyono Tegaskan Prajurit TNI Harus Netral Dalam Pilpres 2019

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Kepala Staf TNI AD (KSAD), Jenderal TNI Mulyono, menegaskan, prajurit TNI dari Korem dan Kodim harus netral saat penyelenggaraan Pemilu 2019 dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

“Kita harus benar-benar memahami bahwa TNI milik nasional yang berdiri di atas semua golongan dan tidak terkotak-kotak oleh politik praktis,” ujar Mulyono, dalam Apel Komandan Korem dan Kodim, di Pusat Kesenjataan Infantri TNI AD, Bandung, Senin (26/11).

Sebelumnya, kesiapan apel satuan teritorial TNI AD itu juga dilihat secara langsung oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Mulyono mengatakan, penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi ajang pembuktian bagi seluruh prajurit TNI dalam menciptakan situasi kondusif, aman, dan damai disamping netralitas politik.

Baca juga: Resmi, Presiden Jokowi Lantik Letjen Andika Perkasa Sebagai KSAD

Ia pun mewanti-wanti terkait ancaman yang mengintai saat Pemilu 2019. Menurut dia, terdapat polarisasi dukungan politik masyarakat menjelang pemilu yang dalat menimbulkan potensi pelanggaran aturan dan konflik antar pendukung.

“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk berkomitmen mewujudkan Pemilu yang aman, bebas dari kerusuhan, demonstrasi, maupun konflik sosial yang mengarah pada aksi-aksi anarkis yang dapat membahayakan stabilitas keamanan nasional,” katanya.

TNI juga harus bersinergi bersama Kepolisian Indonesia dan aparat kewilayahan dalam menjaga keamanan penyelenggaraan Pemilu 2019 di daerah masing-masing.

“Selain itu peran aparat Kodam dan Kodim juga perlu dioptimalkan untuk membantu Polri dalam mengatasi kerentanan kerawanan di wilayah masing-masing,” ujarnya,

Apel Komandan Korem dan Kodim ini dihadiri sekitar 430 anggota yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan membuka kegiatan apel tersebut. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Kemcer Di Curug Cipeteuy