KPU Sudah Serahkan Bukti dan Jawaban Untuk Sidang Pileg 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan pihaknya telah menyerahkan alat bukti serta jawaban atas dalil-dalil permohonan perkara sengketa hasil Pileg 2019.

“Jawaban sudah disampaikan terakhir pada Jumat (5/7) lalu, kemudian alat bukti juga sudah disampaikan pada saat yang bersamaan,” ujar Hasyim di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (12/7).

Namun mengingat adanya kesempatan perbaikan permohonan, maka Mahkamah Konstitusi (MK) juga memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan jawaban hingga dua hari sebelum sidang digelar.

“Alhamdulillah KPU untuk sidang hari pertama, hari kedua, hingga hari ketiga, sudah dimasukkan semua untuk perbaikan jawaban termasuk untuk perkara yang disidangkan hari ini, batasnya sampai pukul 12.00 WIB,” jelas Hasyim.

Kemudian terkait dengan alat bukti, Hasyim mengatakan KPU telah menyerahkan kepada Mahkamah secara bertahap.

“Masing-masing daerah sudah menyampaikan lalu mengorganisir itu (bukti) untuk dipersiapkan untuk disampaikan ke Mahkamah,” kata Hasyim.

Sidang pendahuluan perkara sengketa hasil Pileg 2019, merupakan tahap keenam dari 11 tahap proses penyelesaian perkara perkara sengketa hasil Pileg 2019. Sidang pendahuluan ini digelar sejak Selasa (9/7) hingga Jumat (12/7).

Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pihak termohon atau KPU diminta menyerahkan perbaikan jawaban serta keterangan.

Kemudian sidang pemeriksaan sebagai tahap kedelapan, diagendakan pada pada 13 Juli hingga 30 Juli. Tahap selanjutnya adalah Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan pada 6 Agustus hingga 9 Agustus.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Goenawan Mohamad, Nyaplok JP dan Ngobok-obok PAN

Setelah berhasil mengobok-obok dan mencaplok Jawa Pos, Goenawan Mohamad (GM) sekarang mengalihkan operasinya dengan mengobok-obok PAN (Partai Amanat Nasional).

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan