KPU: Sebelum Caleg Diajukan, Parpol Harus Selektif dan Perhatikan Syarat

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menyatakan partai politik peserta Pemilu 2019 harus selektif dan memperhatikan persyaratan calon anggota Legislatif sebelum mengajukannya ke KPU.

“Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, melarang mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual anak (pedofilia), dan koruptor sebagai calon anggota Legislatif,” kata anggota KPU Provinsi Riau Abdul Hamid di Pekanbaru, Sabtu (14/7).

Karena ada larangan itu, kata Abdul Hamid, setiap rekam jejak bakal calon anggota Legislatif (Bacaleg) menjadi perhatian bagi KPU Provinsi Riau.

Ia juga mengingatkan parpol bahwa KPU tidak sendirian dalam pemantauan dan pengawasan terhadap para mantan pelaku kejahatan itu karena masyarakat juga akan memonitor.

“Ketiga jenis kejahatan ini akan diawasi bersama oleh masyarakat dan diseleksi ketat oleh parpol,” katanya.

Ia berharap masyarakat bisa mengawasi dan melaporkan jika ada Caleg yang pernah menjadi terpidana tiga kasus tersebut.

Sebenarnya, kata Abdul Hamid, dalam pendaftaran Bacaleg juga akan ada sebuah perjanjian dengan menandatangani pakta integritas yang berisikan pernyataan bahwa yang mendaftar bukan mantan napi bandar narkoba, pelaku kejahatan seksual anak, dan koruptor.

“Yang menandatangani ini nantinya adalah ketua partai yang menyatakan Calegnya bebas dari jenis kejahatan tersebut,” pungkas Hamid.

Sementara itu, Ketua PKS Kota Pekanbaru Sofyan Siradj menyatakan bahwa pihaknya sudah mendaftarkan 45 bacalegnya ke KPU Provinsi Riau pada tanggal 12 Juli 2018.

“PKS merupakan partai pertama yang mendaftar ke KPU Kota Pekanbaru,” ujar Sofyan Siradj.

Ia menambahkan bahwa PKS mendaftarkan Bacalegnya pada enam daerah pemilihan (rapil) di Pekanbaru dengan keterwakilan perempuan terpenuhi 30 persen. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER