KPU Pontianak: Pemasangan APK Harus Tertib dan Sesuai Aturan

PONTIANAK, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak mengimbau kepada partai politik dan calon legislatif untuk tertib dalam memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di kota itu.

“Kami imbau para peserta Pemilu 2019 agar tertib dalam memasang sejumlah APK sesuai aturan yang berlaku,” kata Komisioner KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi di Pontianak, Sabtu (10/11).

Ia menjelaskan, pemasangan alat peraga kampanye, baik oleh parpol maupun peserta Pileg dilakukan untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat, termasuk di Kota Pontianak.

“Kami berharap, parpol juga ikut menertibkan APK yang dilakukan oleh para caleg agar tidak menyalahi aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, KPU sudah mengatur tentang APK milik peserta Pemilu 2019, yakni dari segi ukurannya, seperti untuk baliho ukuran maksimum adalah 4×7 meter.

Kemudian aturan dari jumlah alat peraga kampanye, dan KPU juga akan memfasilitasinya, yakni untuk partai politik mendapat 10 buah baliho dan spanduk sebanyak 16 buah, katanya.

“Masing-masing partai politik juga punya kesempatan untuk menambah jumlah alat peraga kampanye, yakni masing-masing sebanyak lima baliho per kelurahan dan sepuluh spanduk per kelurahan,” ujarnya.

Sehingga, para peserta Pemilu 2019 tidak diperbolehkan menambah jumlah APK yang telah ditentukan tersebut. Apabila ada alat peraga kampanye yang dipasang sendiri oleh caleg maka terhitung sebagai bagian dari alat peraga kampanye partai politik tersebut.

“Jika ada caleg yang memasang baliho di kelurahan tertentu maka itu terhitung sebagai kuota APK partai politik, dan apabila ada kelebihan jumlah alat peraga kampanye yang terpasang maka akan dilakukan penertiban oleh Bawaslu,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Deni menambahkan, untuk di Kota Pontianak ada beberapa tempat yang seharusnya tidak boleh terpasang APK, seperti di Jalan Gajahmada dan sejumlah tempat lainnya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bersama Prabowo-Sandi Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Keseimbangan Alam

Hutan hujan merupakan kunci dari perubahan iklim di dunia. Luas hutan hujan hanya 2% dari total luas daratan yang terbentang di Kongo, Indonesia dan Amazon. Kondisi ketiga wilayah hutan hujan tersebut saat ini cukup parah, sehingga diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya jumlah bencana berkali lipat.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....