KPPPA: Akta Kelahiran Adalah Hak Dasar Anak

MAGELANG, SERUJI.CO.ID – Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny, di Magelang, Sabtu (30/12), mengatakan setiap anak harus mempunyai akta kelahiran karena itu adalah hak dasar semua anak.

Oleh karena itu Kementerian PPPA meminta semua pemerintah daerah agar angka anak yang memiliki akta kelahiran bisa 100 persen, apalagi hal tersebut menjadi syarat suatu daerah menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.

Apalagi dalam Konvensi Hak Anak menyebutkan akta kelahiran adalah hal yang paling utama dan prinsip yang dimiliki anak untuk menghindarkan mereka menjadi korban sindikat perdagangan orang.

“Akta kelahiran sangat penting, tanpa itu mereka rentan menjadi korban perdagangan, mereka kehilangan identitas, mereka juga akan kehilangan hak-haknya seperti untuk mendapatkan akses kesehatan atau pendidikan,” kata Lenny.

Dia mengatakan banyak anak yang menjadi korban perdagangan orang karena tidak memiliki akta kelahiran.

Menurut Lenny, hampir seluruh daerah di Indonesia belum dapat memberikan akta kelahiran 100 persen kepada anak-anak dan hal tersebut menjadi tantangan kabupaten/kota yang ingin menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak.

“Hampir semua daerah belum 100 persen dalam hal pembuatan akta kelahiran. Masih ada perkawinan anak, masalah kesehatan anak belum tertangani, masih banyak anak tidak sekolah. Hal-hal tersebut menjadi hambatan bagi Kabupaten/Kota yang ingin meraih predikat layak anak,” kata Lenny.

Hingga 2017 baru dua kota yaitu Surabaya dan Solo yang mendapat peringkat Pratama, sementara untuk kategori Nindya ada enam kota/kabupaten yang telah berada di posisi tersebut yakni Denpasar, Gianyar, Padang, Magelang, Depok, Bogor, dan Sleman.

Belum ada satu pun daerah di Indonesia yang mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Ant/SU03)

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER