KPPPA: Akta Kelahiran Adalah Hak Dasar Anak

MAGELANG, SERUJI.CO.ID – Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny, di Magelang, Sabtu (30/12), mengatakan setiap anak harus mempunyai akta kelahiran karena itu adalah hak dasar semua anak.

Oleh karena itu Kementerian PPPA meminta semua pemerintah daerah agar angka anak yang memiliki akta kelahiran bisa 100 persen, apalagi hal tersebut menjadi syarat suatu daerah menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.

Apalagi dalam Konvensi Hak Anak menyebutkan akta kelahiran adalah hal yang paling utama dan prinsip yang dimiliki anak untuk menghindarkan mereka menjadi korban sindikat perdagangan orang.

“Akta kelahiran sangat penting, tanpa itu mereka rentan menjadi korban perdagangan, mereka kehilangan identitas, mereka juga akan kehilangan hak-haknya seperti untuk mendapatkan akses kesehatan atau pendidikan,” kata Lenny.

Dia mengatakan banyak anak yang menjadi korban perdagangan orang karena tidak memiliki akta kelahiran.

Menurut Lenny, hampir seluruh daerah di Indonesia belum dapat memberikan akta kelahiran 100 persen kepada anak-anak dan hal tersebut menjadi tantangan kabupaten/kota yang ingin menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak.

“Hampir semua daerah belum 100 persen dalam hal pembuatan akta kelahiran. Masih ada perkawinan anak, masalah kesehatan anak belum tertangani, masih banyak anak tidak sekolah. Hal-hal tersebut menjadi hambatan bagi Kabupaten/Kota yang ingin meraih predikat layak anak,” kata Lenny.

Hingga 2017 baru dua kota yaitu Surabaya dan Solo yang mendapat peringkat Pratama, sementara untuk kategori Nindya ada enam kota/kabupaten yang telah berada di posisi tersebut yakni Denpasar, Gianyar, Padang, Magelang, Depok, Bogor, dan Sleman.

Belum ada satu pun daerah di Indonesia yang mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Ant/SU03)

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER