KPK Percaya Presiden Jokowi Tidak Akan Pilih Calon Pimpinan Bermasalah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) percaya bahwa Presiden Jokowi melalu panitia seleksi (pansel) tidak akan memilih calon-calon pimpinan KPK 2019-2023 yang bermasalah.

“Kami percaya Presiden melalui pansel tak akan membiarkan KPK dilemahkan dari dalam karena ada calon-calon yang tidak berintegritas misalnya,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/7).

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa nantinya yang paling penting adalah para calon pimpinan KPK itu disaring secara ketat oleh pansel.

“Kenapa ? karena proses saringan di pansel masih meloloskan misalnya orang bermasalah, baik kinerja ataupun integritas dan rekam jejak, maka itu akan berkontribusi buruk pada KPK,” kata Febri.

Ia mengatakan, KPK juga tidak pernah merekomendasikan nama-nama dari internal KPK untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

Menurutnya, kebijakan di KPK adalah himbauan agar para pegawai, para penasihat atau pimpinan yang ada sekarang jika memenuhi syarat dan ingin mengabdi kembali sebagai pimpinan KPK jilid selanjutnya dapat mendaftarkan ke panitia seleksi.

“Jadi, sepenuhnya kami serahkan pada komitmen perorangan mau mendaftar atau tidak dan juga nanti prosesnya di panitia seleksi, itu kebijakan yang kami ambil,” ujar Febri.

Sebelumnya, dua orang komisoner KPK 2015-2019 kembali mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan KPK.

“Sampai saat ini sudah ada 191 pendaftar, ada dua komisoner atau pimpinan KPK,” kata Wakil Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023, Indriyanto Seno Adji, seperti yang dilansir dari Antara, Rabu (3/7).

Selain komisoner KPK, para calon juga banyak berasal dari kalangan advokat dan akademisi. “Advokat ada 43 orang, 40 orang akademisi, 18 orang pihak swasta, 13 orang jaksa dan hakim, delapan orang dari kepolisian, tiga orang auditor, dan sisanya terdiri atas berbagai latar belakang lainnya,” tambah Indriyanto.

Pendaftaran capim KPK diselenggarakan mulai 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi