KPK Masih Periksa Aris Budiman

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa secara internal terhadap Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman terkait pernyataannya kepada awak media beberapa waktu lalu.

“Kami tunggu dulu karena kami kan masih banyak pekerjaan. Beliau saja masih kerja kok, kami tunggu dulu tenang dulu. Yang pasti ada “follow up”,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/4).

Adapun pemeriksaan internal terhadap Aris dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK.

“Nanti akan kami ungkap dulu, kami nunggu dulu seperti apa,” ungkap Saut.

Untuk diketahui, KPK juga sempat melakukan pemeriksaan internal terhadap Aris karena kehadirannya dalam rapat panitia Hak Angket KPK di gedung DPR beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, terdapat dua surat elektronik atau “email” soal rencana penerimaan penyidik dari Polri yang diterima oleh Direktur Penyidikan Aris Budiman pada Jumat (6/4) pagi, membuatnya kesal hingga menyebut dirinya “kuda troya”.

“Hari ini saya terima “email” penerimaan pegawai, salah satu Kasatgas (kepala satuan tugas) saya minta untuk kembali ke KPK dan dia adalah penyidik yang baik, termasuk penerimaan beliau dan di dalam KPK dikembangkan seolah-olah saya seperti “kuda troya” ya dan saya balas email itu,” kata Aris Budiman kepada awak media seusai acara pelantikan Deputi Penindakan KPK di gedung KPK Jakarta, Jumat (6/4).

Surat elektronik tersebut dikirim secara anonim oleh pegawai KPK kepada seluruh pegawai lembaga penegak hukum itu, termasuk Aris Budiman. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik yang akan masuk kembali itu memang sudah bertugas di KPK sejak 2008.

“Saya katakan bahwa saya adalah kuda troya bagi oknum-oknum yang menanfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi,” tambah Aris.

Dalam kesempatan itu, Aris juga membeberkan bahwa KPK belum pernah memeriksa Johannes Marliem dan juga menggeledah kantor PT Biomorf Lone Indonesia yang merupakan perusahaan Marliem dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-el). (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER