KPAI Apresiasi Putusan MK Soal Batas Usia Perkawinan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –¬†Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan untuk mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan.

“Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemerintah dan DPR dalam waktu tiga tahun untuk mengubah batas usia perkawinan. Adanya putusan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menghapus perkawinan usia anak” kata Ketua KPAI Susanto dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (13/12).

Batas usia perkawinan anak perempuan yang tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat 1 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Menurut Susanto, usia 16 tahun ini bertentangan dengan Pasal 26 UU No 35 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orangtua wajib mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

“Padahal dalam UU Perlindungan Anak, usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,” ujarnya.

Baca juga: MK Kabulkan Uji Materi Soal Batas Usia Perkawinan

Perkawinan usia anak, kata Susanto, menjadi salah satu masalah serius yang akan berdampak jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

“Tahun 2015 menunjukkan bahwa 23 persen perempuan berusia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun,” ungkapnya.

Umumnya anak yang menikah usia anak, kata Susanto, pendidikannya rendah bahkan putus sekolah.

“Hal ini rentan menyebabkan dampak jangka panjang bagi keluarganya dan berpotensi menyebabkan kemiskinan yang berulang,” katanya.

Padahal, menikah di usia dini berpotensi meningkatkan jumlah angka kematian ibu dan balita.

“Perkawinan anak juga berdampak pada kualitas keluarga, padahal mereka akan mengasuh anak di kemudian hari,” tuturnya.

Susanto mengatakan perkawinan usia anak akan berdampak terhadap performa indeks kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

“Maka, Putusan MK merupakan langkah positif untuk meningkatkan indeks sumberdaya manusia Indonesia ke depan, karena dengan putusan tersebut akan memberikan ruang bagi perempuan menempuh pendidikan 12 tahun, meningkatkan skill dan akan semakin matang baik aspek biologis maupun psikis,” ujarnya.

Ke depan, kata Susanto, KPAI akan mengawal penguatan pendidikan orang tua sebagai penanggung jawab utama perlindungan anak agar tidak mengawinkan pada usia anak.

Hal yang sangat penting lainnya, menurut Susanto, memperpanjang wajib belajar hingga 12 tahun, membangun budaya masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak, serta sosialisasi di kalangan agamawan dan anak-anak

“KPAI akan mengawal proses perubahan regulasi ini baik di DPR maupun Pemerintah, sekaligus menjadi momentum mendorong harmonisasi usia anak dalam aturan perundang-undangan lainnya,” pungkasnya. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

TERPOPULER

Mengenal Karbohidrat Rafinasi dan Bahayanya Bagi Tubuh

Menikmati sebungkus keripik kentang sambil menonton film memang menyenangkan. Tapi awas! jangan terlalu banyak. Ada bahaya mengintai di setiap gigitannya.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy