Komnas PT: Rokok Itu Membunuh, Kenapa Boleh Diiklankan?

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dr Prijo Sidipratomo mempertanyakan naskah Rancangan Revisi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sedang dibahas DPR kemungkinan tetap akan mengizinkan iklan rokok, padahal rokok mengandung zat-zat yang mematikan.

“Rokok membunuh kok boleh diiklankan. Undang-undang yang ada di Indonesia sudah mengakui tembakau merupakan zat adiktif yang mematikan, Kenapa diupayakan mati-matian untuk tetap bisa beriklan,” tanya Prijo dalam jumpa pers, di Jakarta, Senin (16/10).

Prijo mengatakan pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyatakan tembakau mengandung zat adiktif, sehingga konsumsinya harus diatur.

Pelarangan iklan, kata dia, merupakan salah satu upaya untuk mengatur konsumsi produk tembakau.

Apalagi, fakta bahwa tembakau mengandung zat adiktif diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 2012, MK menolak uji materi pasal 113 dan 116 Undang Undang Kesehatan tentang tembakau mengandung zat adiktif dan secara tegas menyatakan tembakau termasuk dalam kelompok zat adiktif.

“Dalam tiga tahun terakhir, tren iklan rokok terus mengalami kenaikan. Jelas terlihat industri rokok berupaya mencari konsumen baru,” katanya pula.

Berbagai metode beriklan itu, Prijo menilai, media penyiaran merupakan media yang paling disukai industri tembakau karena dampaknya yang luas dalam menarik konsumen baru. Apalagi, media periklanan luar ruang semakin berkurang akibat kebijakan di tingkat lokal yang semakin ketat mengatur reklame rokok.

“Saat ini, iklan rokok masih diperbolehkan di media penyiaran pada pukul 21.30 hingga 05.00. Satu jam pertama biasanya menjadi waktu paling gencar bagi iklan rokok. Apalagi dengan mencantumkan harga, sehingga anak-anak bisa memperhitungkan uang jajan mereka untuk membeli rokok,” katanya lagi. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Ghazwul Fikri dan Media