Komisi III DPR RI Minta KPK Segera Menindaklanjuti Kasus Korupsi Yang Mangkrak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi III DPR RI minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  segera menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang mangkrak dan korupsi yang dalam prosesnya terkesan perlakuan istimewa, karena masyarakat luas menaruh harapan besar kepada KPK dapat menegakkan hukum secara transparan dan berkeadilan.

Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, mengatakan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (2/7), menyikapi masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK tapi belum selesai hingga tuntas, padahal masa tugas pimpinan KPK sudah akan berakhir pada Desember 2019.

Masinton menyebut, beberapa kasus korupsi yang masih menjadi sorotan masyarakat misalnya, kasus dugaan korupsi mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, ES, dan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II, yang melibatkan mantan direktur utamanya, RJL.

Masinton juga menyebut, adanya sinyalemen perlakuan istimewa pada kasus korupsi mantan Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, BS.

“Dalam kasus ini, BS sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor, tapi KPK belum mengembangkan kasusnya terhadap pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat,” katanya.

Menurut Masinton, kalau KPK mengembangkan lagi kasus korupsi yang telah menjatuhkan vonis kepada BS, dirinya optimistis masih ada pihak lain yang terlibat dapat dapat menjadi tersangka.

“Namun, kasus korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah ini tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Padahal, kelompok masyarakat dari Sumatera Utama, sudah beberapa kali melakukan unjuk rasa di depan kantor KPK di Jakarta, meminta agar kasus korupsi di Tapanuli Utara diusut tuntas,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan, dirinya dan sejumlah anggota Komisi III DPR RI sudah menanyakan kepada pimpinan KPK soal kasus-kasus korupsi yang mangkrak dan kasus korupsi di Tapanuli Tengah, pada saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan pimpinan KPK, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (1/7), tapi belum mendapat jawaban memuaskan.

“Saya akan menanyakannya lagi pada RDP dengan KPK pada kesempatan berikutnya,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

Promo Miras Holywings, Fahira: Ini Provokasi bukan Promosi

SERUJI.CO.ID - Anggota DPD RI yang juga Senator DKI...

Demo Penghina Nabi di India, Dua Remaja Tewas

SERUJI.CO.ID - Dua remaja Muslim tewas dalam kekerasan di...

Syafii Maarif dan Isu Perbudakan Spiritual

Bagi saya mendewa-dewakan mereka yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual.

Innalillahi, Kembali Indonesia Berduka Guru Bangsa Buya Syafii Maarif Berpulang

Kabar duka kembali menyelimuti bangsa Indonesia dengan berpulangnya guru bangsa Buya Syafii Maarif pada hari hari ini, Jumat 27 Mei 2022.

Di Hari Kebangkitan Nasional Website Berisi Karya Denny JA Diluncurkan

Denny JA meluncurkan website 300 karyanya di website DENNY JA’s WORLD. Peluncuran webside ini bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Pembunuhan Jurnalis: Selebriti Dunia Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Israel

Lebih dari 100 selebriti dan artis mancanegara menuntut pertanggungjawaban pemerintah Israel terhadap pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Segarkan Wajah dengan A I U E O