Ketua DPR: Pembebasan Ustadz Ba’asyir Bukan Strategi Politik Jelang Pilpres


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung keputusan Presiden Jokowi membebaskan ustadz Abu Bakar Ba’asyir karena alasan kemanusiaan. Menurut Bamsoet, keputusan Jokowi tersebut tidak politis karena ada landasannya yang kuat.

“Saya tak melihat upaya pembebasan ustadz Ba’asyir oleh Presiden Jokowi sebagai strategi politik menjelang pilpres mendatang. Keputusan tersebut sangat manusiawi,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/1).

Bamsoet menilai Jokowi punya landasan hukum kuat atas keputusan pembebasan ustadz Ba’asyir. Ia berharap publik tidak berburuk sangka.

“Saya harap semua pihak bisa mendukung dan berbaik sangka terhadap kebijakan tersebut, karena landasan hukum untuk mengeluarkan kebijakan tersebut sudah sesuai dan kuat,” terangnya.

Baca juga: Jokowi Bebaskan Ustadz Ba’asyir, Gerindra: Jangan Bangun Narasi Pencitraan

Dijelaskan oleh Bamsoet, ada sejumlah opsi landasan hukum yang bisa digunakan Jokowi dalam pembebasan ustadz Ba’asyir. Pertama dengan memberikan pembebasan bersyarat sesuai Undang-Undang 12/1995 tentang Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidananya. Diketahui, ustadz Ba’asyir divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2011. Artinya, dua pertiga masa tahanan Ba’asyir telah dilalui pada Desember 2018.

Kedua, Jokowi memberikan grasi kepada ustadz Ba’asyir. Menurut Bamsoet, Pasal 14 UUD 1945 menyatakan grasi merupakan hak konstitusional presiden. Grasi atau pengampunan diberikan presiden kepada narapidana dengan melalui sejumlah pertimbangan.

“Sehingga, secara konstitusi apa pun keputusan yang diberikan Presiden Jokowi kepada ustadz Ba’asyir dengan memberikan pembebasan bersyarat ataupun pembebasan melalui grasi sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku,” jelasnya.

Baca juga: Bebaskan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, Jokowi: Pertimbangan Kemanusiaan

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengizinkan pembebasan terhadap terpidana kasus terorisme ustadz Abu Bakar Ba’asyir pekan depan karena pertimbangan kemanusiaan.

“Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh, termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Jokowi menegaskan pertimbangan itu dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. Pembahasan mengenai pembebasan ustadz Abu Bakar Ba’asyir tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Skyline Message

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close