Kepala Staf Kepresidenan Sebut Presiden Jokowi Belum Susun Kabinet Kerja Jilid II

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Terpilih Jokowi hingga saat ini belum menyusun Kabinet Kerja jilid II dan karenanya beragam informasi di media sosial terkait hal itu, tak perlu ditanggapi.

“Itu namanya isu, kan setiap minggu berganti,” katanya saat ditemui di Kantor KSP di Jakarta, Selasa (2/7).

Moeldoko mengimbau masyarakat tidak perlu terlalu menanggapi informasi yang belum jelas tersebut apalagi informasinya selalu berganti-ganti.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan tidak ada tim khusus dalam penyusunan kabinet karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Sebelumnya, beredar di situs jejaring sosial Youtube dan media sosial lain yang menyebutkan sejumlah nama menteri yang akan menduduki posisi di Kabinet Jilid II Jokowi.

Nama-nama tersebut di antaranya Sri Mulyani, Luhut Binsar Pandjaitan, Grace Natalie bahkan Sandiaga Uno.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menetapkan Presiden terpilih dan Wapres terpilih Jokowi dan KH Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024.

Jokowi dan KH Ma’ruf akan dilantik 20 Oktober 2019.

Sementara itu, terkait pembentukan kabinet, pengamat politik Prof. Siti Zuhro mengatakan Presiden Jokowi akan lebih percaya diri membentuk kabinet kedua karena sudah mengetahui peta kekuatan politik dengan mengantongi pengalaman sebelumnya.

Peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu menambahkan Presiden Jokowi akan mempertimbangkan dengan matang dan komprehensif untuk memilih para pembantunya.

“Sekarang jauh lebih banyak pertimbangan, tujuannya untuk mengejar ketertinggalan yang masih belum terimplementasikan sesuai substansi dengan maksimal,” katanya.

Senada dengan Siti Zuhro, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan Presiden Jokowi diharapkan lebih independen dan tanpa beban dalam menentukan calon-calon yang akan mengisi kursi menteri.

Ia mengatakan, Saat ini Jokowi dinilai memiliki modal sosial politik yang memadai dengan didukung partai politik, relawan dan memiliki “jangkar” yang kuat selama lima tahun dalam memimpin negeri.

Hal itu juga sesuai dengan hak istimewa yang dimiliki seorang presiden yakni hak prerogatif di tengah partai politik yang menjadi pendukung koalisi Indonesia Kerja.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mendorong Presiden Jokowi untuk memilih menteri yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mempercepat pembangunan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER