Kendala Pembebasan Lahan, Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai Berjalan Lambat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pembangunan tol Pekanbaru-Dumai di Provinsi Riau hingga kini belum juga terlihat tanda-tanda akan selesai. Dimana progres pembangunannya berjalan dengan lambat sekali.

Padahal dalam kunjungan Presiden Jokowi pada 23 Juli 2017, satu tahun yang lalu, saat meninjau proyek tol ini, ditargetkan paling lambat akhir 2019 tol ini sudah selesai dan bisa difungsikan.

Lambatnya pembangunan jalan tol tersebut diakui Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, yang menyebut pembebasan lahan sebagai salah satu kendalanya.

“Ada beberapa masalah pembebasan lahan ya, terus juga ada yang punya pemerintah tapi ditempati orang lain. Ya biasa lah masalah tanah,” kata Herry di Jakarta, Jumat (5/10).

Walau demikian, Herry berjanji bahwa pembangunan tol yang menghubungkan Kota Pekanbaru dan Dumai tersebut, serta melewati banyak kota lainnya, tetap akan selesai pada 2019.

“Masih ada setahun lagi ya, kita teruskan, masalah tentu ada, terus kita cari solusinya nanti sampai suatu titik pasti ada solusinya ya,” ujarnya.

Baca juga: VIDEO: Lewat Vlog, Jokowi Laporkan Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai

Sebelumnya, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim sempat menunjukkan kekesalannya dalam rapat evaluasi progres pembangunan tol Pekanbaru-Dumai di Kantor Gubernur Riau, pada Rabu (26/9) yang lalu.

Wan Thamrin menilai, pembangunan tol tersebut berjalan sangat lambat sekali, bahkan ia nilai paling lambat di dunia.

“Ini kayaknya pembangunan tol paling lama di dunia ini,” kata Plt Gubernur di hadapan peserta rapat yang juga dihadiri pimpro tol Pekanbaru-Dumai dari Hutama Karya ambang Hendarto.

Plt Gubernur ini kesal karena dari beberapa kali rapat evaluasi, tidak ada progres yang dihasilkan, dengan masalah yang sama, yaitu kendala pembebasan lahan.

Tol Pekanbaru-Dumai termasuk ruas tol yang dibangun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, sebagaimana yang telah diubah lewat Perpres 117 tahun 2015.

Panjang tol ini 131 kilometer dan diperkirakan akan menelan biaya pembangunan sebesar Rp6,4 triliun. Proyek tol ini dikerjakan oleh BUMN Hutama Karya.

Presiden Jokowi lewat vlog menyampaikan progres pembangunan tol Pekanbaru-Dumai dalam kunjungannya pada 23 Juli 2017.

(ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.