Kemenag Tunjuk Armindo Sebagai Penyelenggara Haji Khusus

PADANG, SERUJI.CO.ID – Kementerian Agama secara resmi menunjuk biro perjalanan haji dan umrah Armindo Jaya Tur yang beralamat di Padang, Sumatera Barat sebagai salah satu penyelenggara ibadah haji khusus.

“Untuk kuota haji khusus saat ini Indonesia mendapatkan alokasi sebanyak 17.000 orang, Armindo merupakan salah satu biro yang dipercaya menyelenggarakannya,” kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali di Padang, Sabtu (16/12).

Menurutnya saat ini peminat haji khusus cukup banyak dibuktikan dari pada 2015 masa tunggu hanya dua tahun sekarang naik jadi enam tahun.

“Ini terjadi karena masa tunggu haji reguler saat ini sudah mencapai 19 tahun sehingga haji khusus menjadi salah satu alternatif,” tambah dia.

Salah satu cara memperpendek masa tunggu dengan haji khusus.

“Untuk harga dipatok minimal 8.000 ribu dolar Amerika Serikat,” ujarnya.

Nizar menyebutkan kuota 17 ribu tersebut diserahkan kepada asosiasi untuk mengelola dan diharapkan memaksimalkan pelayanan kepada jamaah.

Untuk haji khusus memilik perbedaan dengan reguler karena secara biaya lebih mahal dan masuk kategori VIP.

Untuk hotel biasanya bintang empat dan fasilitas bus yang bagus serta dekat dengan masjidil haram dan semua konsumsi ditanggung penuh penyelenggara.

Sementara Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) Syam Resfiadi mengatakan untuk haji khusus maksimum satu biro bisa memberangkatkan jamaah 450 orang dan minimal 49 orang.

Haji khusus dipatok minimal 8.000 dolar AS dengan setoran awal 4.000 dolar AS dan dilunasi dalam tahun berjalan.

Sejalan dengan itu Direktur Utama PT Armindo Jaya Tur Irzal Achmad Ibrahim mengatakan setiap musim haji rata-rata jamaah haji Sumbar yang berangkat mengunakan haji khusus mencapai 200 orang.

“Selama ini tidak ada biro asal Sumbar yang memberangkatkan haji khusus sehingga warga berangkat lewat biro yang ada di Jakarta,” tambah dia.

Ia menargetkan pada 2018 minimal bisa menggaet 49 orang haji khusus di Sumbar.

“Untuk biaya memang dipatok Kementerian Agama sekitar 8.000 dolar AS, tapi rata-rata standar biro adalah Rp 135 juta berangkat dari Padang,” ujarnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER