Kemenag Tunjuk Armindo Sebagai Penyelenggara Haji Khusus

PADANG, SERUJI.CO.ID – Kementerian Agama secara resmi menunjuk biro perjalanan haji dan umrah Armindo Jaya Tur yang beralamat di Padang, Sumatera Barat sebagai salah satu penyelenggara ibadah haji khusus.

“Untuk kuota haji khusus saat ini Indonesia mendapatkan alokasi sebanyak 17.000 orang, Armindo merupakan salah satu biro yang dipercaya menyelenggarakannya,” kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali di Padang, Sabtu (16/12).

Menurutnya saat ini peminat haji khusus cukup banyak dibuktikan dari pada 2015 masa tunggu hanya dua tahun sekarang naik jadi enam tahun.

“Ini terjadi karena masa tunggu haji reguler saat ini sudah mencapai 19 tahun sehingga haji khusus menjadi salah satu alternatif,” tambah dia.

Salah satu cara memperpendek masa tunggu dengan haji khusus.

“Untuk harga dipatok minimal 8.000 ribu dolar Amerika Serikat,” ujarnya.

Nizar menyebutkan kuota 17 ribu tersebut diserahkan kepada asosiasi untuk mengelola dan diharapkan memaksimalkan pelayanan kepada jamaah.

Untuk haji khusus memilik perbedaan dengan reguler karena secara biaya lebih mahal dan masuk kategori VIP.

Untuk hotel biasanya bintang empat dan fasilitas bus yang bagus serta dekat dengan masjidil haram dan semua konsumsi ditanggung penuh penyelenggara.

Sementara Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) Syam Resfiadi mengatakan untuk haji khusus maksimum satu biro bisa memberangkatkan jamaah 450 orang dan minimal 49 orang.

Haji khusus dipatok minimal 8.000 dolar AS dengan setoran awal 4.000 dolar AS dan dilunasi dalam tahun berjalan.

Sejalan dengan itu Direktur Utama PT Armindo Jaya Tur Irzal Achmad Ibrahim mengatakan setiap musim haji rata-rata jamaah haji Sumbar yang berangkat mengunakan haji khusus mencapai 200 orang.

“Selama ini tidak ada biro asal Sumbar yang memberangkatkan haji khusus sehingga warga berangkat lewat biro yang ada di Jakarta,” tambah dia.

Ia menargetkan pada 2018 minimal bisa menggaet 49 orang haji khusus di Sumbar.

“Untuk biaya memang dipatok Kementerian Agama sekitar 8.000 dolar AS, tapi rata-rata standar biro adalah Rp 135 juta berangkat dari Padang,” ujarnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy