Keluarkan Maklumat, Panitia Batal Undang Jokowi ke Reuni 212


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Panitia Reuni 212 menyatakan batal mengundang Presiden Jokowi pada acara yang bakal digelar di Monas, Jakarta Pusat, Ahad (2/12) besok.

Pernyataan batalnya mengundang Presiden Jokowi ini tertuang dalam Maklumat Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 yang ditandatangani Ketua OC, Ustadz Bernard Abdul Jabar dan Ketua SC, KH Muhammad Al Khottot tertanggal 30 November 2018.

Pantauan SERUJI dari akun Twitter resmi, @212ReuniAkbar, dalam maklumat tersebut tertulis bahwa panitia batal mengundang Jokowi dan rezimnya karena dianggap anti Aksi 212, tidak mensyukuri anugerah 212 bahkan masih berupaya mengkriminalisasi ulama dan aktivis 212.

Disebutkan, maklumat tersebut dikeluarkan setelah panitia mengadakan rapat akhir dan mendengarkan saran dari para Alumni 212 serta arahan Habib Rizieq Shihab dari Mekkah.

“Iya (benar adanya isi surat edaran itu),” kata Penanggung Jawab Reuni Akbar Mujahid 212, Slamet Maarif saat dikonfirmasi pada Sabtu (1/12) pagi, dilansir dari Tempo.

Selain itu, dalam maklumat tersebut menyebutkan beberapa poin keputusan lainnya, diantaranya jika Nisa Sabyan hadir maka dipersilakan duduk di tempat akhwat sebagai tamu kehormatan dan tidak mengisi acara.

Poin berikutnya, jemaah Reuni 212 yang akan hadir disarankan langsung menuju Monas karena semua rangkaian acara Reuni Akbar Mujahid 212 berlangsung di Monas, adapun kendaraan dipersilakan parkir di area parkir yang sudah disiapkan (IRTI, Lapangan Banteng, Lemhanas, Istiqlal, dll).

Selanjutnya, jemaah Reuni 212 diharapkan sudah ada di Monas selambat-lambatnya sebelum pukul 05.00 WIB agar tidak terkena pengalihan jalur lalu lintas karena adanya kegiatan car free day di Jl Sudirman-Jl Thamrin.

Poin berikutnya, panitia melarang Jemaah Reuni Akbar Mujahid 212 membawa dan memakai bendera/atribut/kostum parpol atau capres/cawapres apapun, tapi menyerukan membawa bendera Merah Putih dan bendera tauhid aneka warna sesuai yang disukai.

Poin terakhir, jemaah Reuni Akbar Mujahid 212 wajib menjaga ketertiban dan kedamaian serta kebersihan selama acara berlangsung dan taat pada komando panitia.

(SU05)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close