Kelola Pendidikan, Instansi di Sultra Ini Malah Raih Penghargaan Terkotor

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sering mengajak jajaran pegawai negeri di daerah ini menjaga kebersihan lingkungan kantornya agar tidak kotor dan indah dipandang.

Menjelang tutup tahun ini, kembali penilaian instansi kotor diumumkan. Hasilnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai sebagai instansi terkotor.

“Hasil penilaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat predikat sebagai instansi terkotor di Sulawesi Tenggara,” kata Wakil Gubernur Sultra, H Lukman Abunawas, kepada wartawan, Kamis (20/12).

Menurut Lukman, dengan mengumumkan secara periodik instansi atau kantor yang kotor diharapkan unsur pimpinan kantor tersebut akan segera menata lingkungan kantornya agar rapi, bersih, dan indah dipandang.

Tidak hanya itu, kata Lukman, pengumuman instansi terkotor dilakukan secara terbuka karena mengandung misi penertiban.

“Jadi penilaian kotor itu tidak sekadar karena kantornya banyak sampah atau tidak rapi, tetapi harus juga dilihat mungkin di kantor itu ada aparatur pegawainya yang kotor akhlaknya dan harus segera dibersihkan,” ujar Lukman yang pernah menjadi Bupati Konawe itu.

Sementara itu, beberapa anggota DPRD Sultra menilai Dinas Dikbud Sultra pantas disebut instansi terkotor karena selain banyak sampahnya, juga karena ada oknum pejabatnya yang terlibat kasus korupsi dan dinilai rendah akhlaknya.

Pejabat yang dimaksud adalah Sekretaris Dikbud Provinsi Sultra berinisial LD. Pejabat tersebut baru-baru ini terkena OTT Kejaksaan Tinggi Sultra berikut barang bukti satu koper uang tunai berjumlah Rp425 juta. LD sendiri kini sudah ditahan.

Terpisah, Kepala Dinas Dikbud Sultra Asrun Lio mengaku malu sekali dengan penilaian instansi yang dipimpinnya menjadi instansi terkotor.

Asrun Lio pun berjanji akan segera mengevaluasi berbagai hal di kantornya agar di masa datang tidak lagi mendapat predikat terkotor.

“Saya malu sekali, padahal peran kita adalah mengelola pendidikan. Untuk itu, kami akan segera melakukan evaluasi dalam berbagai hal, termasuk mencegah adanya pejabat yang kotor akhlaknya di instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Asrun. (AH/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER