Kekurangan Suara di Beberapa TPS Harus Diperbaiki

35
Ada sejumlah warga yang tidak bisa mencoblos karena kurangnya surat suara.

JAKARTA – Fadli Ramadhanil, peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan kekurangan suara di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017 harus ditindaklanjuti serius.

Dia menilai kekurangan suara sebagai kesalahan fatal. Padahal surat suara sudah ditetapkan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika tidak diperbaiki pada pemilihan putaran kedua, kesalahan seperti ini bisa memengaruhi kredibilitas dan legitimasi Pilgub DKI 2017.

“Kenapa surat suara bisa kurang? Ini menjadi pertanyaan penting, karena orang yang sudah terdaftar di DPT tidak bisa memilih,” kata Fadli di Jakarta, saat dihubungi Kamis (16/2). “Fatal kesalahan KPU, jika ini kembali terjadi.”

Sebelum pemilihan berlangsung sudah ada kesalahan yang menganggu proses demokrasi Pilgub DKI 2017. Antara lain, kurangnya surat suara, ada surat suara yang sudah tercoblos salah satu pasangan calon, dan ada surat suara yang rusak.

Ketua KPU DKI, Sumarno, mengakui pihaknya menerima banyak keluhan mengenai surat suara yang habis di sejumlah TPS. Dia mengatakan cukup banyak pemilih yang tidak terdaftar ditambah antusiasme warga untuk mencoblos. “Faktornya banyak. Salah satunya, petugas KPU tidak mendapatkan akses memadai untuk mendata mereka,” kata Sumarno dilansir Detik, Rabu (15/2).

Pengamat hukum Erwin Natosmal Oemar mengatakan, hak memilih setiap warga negara dilindungi undang-undang. Masyarakat yang merasakan indikasi kecurangan bisa lapor ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau ke penyidik Kepolisian. “Kemudian laporan itu diteliti apakah ada dugaan pidana atau tidak. Bawaslu dan Kepolisian sudah punya tim yang akan memprosesnya.”

Membludaknya laporan bisa memunculkan rumor yang bisa merusak kredibilitas pemilu. Itu sebabnya antisipasi harus disiapkan lebih dini dan dimulai dari sekarang. “Banyak warga DKI yang tidak bisa mencoblos sementara surat suara kurang saat pemilihan. Ini masalah. Persoalan administrasi juga harus diperbaiki untuk pemilihan putaran kedua nanti,” kata peneliti pada Indonesian Legal Roundtable (ILR) itu.

EDITOR: Omar Ballaz

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama