Kekurangan Suara di Beberapa TPS Harus Diperbaiki

JAKARTA – Fadli Ramadhanil, peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan kekurangan suara di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017 harus ditindaklanjuti serius.

Dia menilai kekurangan suara sebagai kesalahan fatal. Padahal surat suara sudah ditetapkan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika tidak diperbaiki pada pemilihan putaran kedua, kesalahan seperti ini bisa memengaruhi kredibilitas dan legitimasi Pilgub DKI 2017.

“Kenapa surat suara bisa kurang? Ini menjadi pertanyaan penting, karena orang yang sudah terdaftar di DPT tidak bisa memilih,” kata Fadli di Jakarta, saat dihubungi Kamis (16/2). “Fatal kesalahan KPU, jika ini kembali terjadi.”

Sebelum pemilihan berlangsung sudah ada kesalahan yang menganggu proses demokrasi Pilgub DKI 2017. Antara lain, kurangnya surat suara, ada surat suara yang sudah tercoblos salah satu pasangan calon, dan ada surat suara yang rusak.

Ketua KPU DKI, Sumarno, mengakui pihaknya menerima banyak keluhan mengenai surat suara yang habis di sejumlah TPS. Dia mengatakan cukup banyak pemilih yang tidak terdaftar ditambah antusiasme warga untuk mencoblos. “Faktornya banyak. Salah satunya, petugas KPU tidak mendapatkan akses memadai untuk mendata mereka,” kata Sumarno dilansir Detik, Rabu (15/2).

Pengamat hukum Erwin Natosmal Oemar mengatakan, hak memilih setiap warga negara dilindungi undang-undang. Masyarakat yang merasakan indikasi kecurangan bisa lapor ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau ke penyidik Kepolisian. “Kemudian laporan itu diteliti apakah ada dugaan pidana atau tidak. Bawaslu dan Kepolisian sudah punya tim yang akan memprosesnya.”

Membludaknya laporan bisa memunculkan rumor yang bisa merusak kredibilitas pemilu. Itu sebabnya antisipasi harus disiapkan lebih dini dan dimulai dari sekarang. “Banyak warga DKI yang tidak bisa mencoblos sementara surat suara kurang saat pemilihan. Ini masalah. Persoalan administrasi juga harus diperbaiki untuk pemilihan putaran kedua nanti,” kata peneliti pada Indonesian Legal Roundtable (ILR) itu.

EDITOR: Omar Ballaz

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Meminta Maaf Kepada Generasi Yang Hilang

Tanggal 13 Febuari 2008 berlangsung peristiwa penting, di Australia. Melalui pidato Perdana Menteri Kevin Michael Rudd, di hadapan sidang Parlemen, pemerintah Australia secara secara resmi meminta maaf.

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER