Kekurangan Suara di Beberapa TPS Harus Diperbaiki

JAKARTA – Fadli Ramadhanil, peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan kekurangan suara di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017 harus ditindaklanjuti serius.

Dia menilai kekurangan suara sebagai kesalahan fatal. Padahal surat suara sudah ditetapkan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika tidak diperbaiki pada pemilihan putaran kedua, kesalahan seperti ini bisa memengaruhi kredibilitas dan legitimasi Pilgub DKI 2017.

“Kenapa surat suara bisa kurang? Ini menjadi pertanyaan penting, karena orang yang sudah terdaftar di DPT tidak bisa memilih,” kata Fadli di Jakarta, saat dihubungi Kamis (16/2). “Fatal kesalahan KPU, jika ini kembali terjadi.”

Sebelum pemilihan berlangsung sudah ada kesalahan yang menganggu proses demokrasi Pilgub DKI 2017. Antara lain, kurangnya surat suara, ada surat suara yang sudah tercoblos salah satu pasangan calon, dan ada surat suara yang rusak.

Ketua KPU DKI, Sumarno, mengakui pihaknya menerima banyak keluhan mengenai surat suara yang habis di sejumlah TPS. Dia mengatakan cukup banyak pemilih yang tidak terdaftar ditambah antusiasme warga untuk mencoblos. “Faktornya banyak. Salah satunya, petugas KPU tidak mendapatkan akses memadai untuk mendata mereka,” kata Sumarno dilansir Detik, Rabu (15/2).

Pengamat hukum Erwin Natosmal Oemar mengatakan, hak memilih setiap warga negara dilindungi undang-undang. Masyarakat yang merasakan indikasi kecurangan bisa lapor ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau ke penyidik Kepolisian. “Kemudian laporan itu diteliti apakah ada dugaan pidana atau tidak. Bawaslu dan Kepolisian sudah punya tim yang akan memprosesnya.”

Membludaknya laporan bisa memunculkan rumor yang bisa merusak kredibilitas pemilu. Itu sebabnya antisipasi harus disiapkan lebih dini dan dimulai dari sekarang. “Banyak warga DKI yang tidak bisa mencoblos sementara surat suara kurang saat pemilihan. Ini masalah. Persoalan administrasi juga harus diperbaiki untuk pemilihan putaran kedua nanti,” kata peneliti pada Indonesian Legal Roundtable (ILR) itu.

EDITOR: Omar Ballaz

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.