Kekurangan Suara di Beberapa TPS Harus Diperbaiki

0
40
Ada sejumlah warga yang tidak bisa mencoblos karena kurangnya surat suara.

JAKARTA – Fadli Ramadhanil, peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan kekurangan suara di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017 harus ditindaklanjuti serius.

Dia menilai kekurangan suara sebagai kesalahan fatal. Padahal surat suara sudah ditetapkan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika tidak diperbaiki pada pemilihan putaran kedua, kesalahan seperti ini bisa memengaruhi kredibilitas dan legitimasi Pilgub DKI 2017.

“Kenapa surat suara bisa kurang? Ini menjadi pertanyaan penting, karena orang yang sudah terdaftar di DPT tidak bisa memilih,” kata Fadli di Jakarta, saat dihubungi Kamis (16/2). “Fatal kesalahan KPU, jika ini kembali terjadi.”

Sebelum pemilihan berlangsung sudah ada kesalahan yang menganggu proses demokrasi Pilgub DKI 2017. Antara lain, kurangnya surat suara, ada surat suara yang sudah tercoblos salah satu pasangan calon, dan ada surat suara yang rusak.

Ketua KPU DKI, Sumarno, mengakui pihaknya menerima banyak keluhan mengenai surat suara yang habis di sejumlah TPS. Dia mengatakan cukup banyak pemilih yang tidak terdaftar ditambah antusiasme warga untuk mencoblos. “Faktornya banyak. Salah satunya, petugas KPU tidak mendapatkan akses memadai untuk mendata mereka,” kata Sumarno dilansir Detik, Rabu (15/2).

Pengamat hukum Erwin Natosmal Oemar mengatakan, hak memilih setiap warga negara dilindungi undang-undang. Masyarakat yang merasakan indikasi kecurangan bisa lapor ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau ke penyidik Kepolisian. “Kemudian laporan itu diteliti apakah ada dugaan pidana atau tidak. Bawaslu dan Kepolisian sudah punya tim yang akan memprosesnya.”

Membludaknya laporan bisa memunculkan rumor yang bisa merusak kredibilitas pemilu. Itu sebabnya antisipasi harus disiapkan lebih dini dan dimulai dari sekarang. “Banyak warga DKI yang tidak bisa mencoblos sementara surat suara kurang saat pemilihan. Ini masalah. Persoalan administrasi juga harus diperbaiki untuk pemilihan putaran kedua nanti,” kata peneliti pada Indonesian Legal Roundtable (ILR) itu.

EDITOR: Omar Ballaz

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Kemkominfo Blokir Laman Nikahsirri.com

PALEMBANG - Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika menyatakan pihaknya memblokir situs nikahsirri.com karena telah meresahkan masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala...
Yohana Yambise

Muncul Situs Kawin Kontrak-Lelang Perawan, Menteri Yohana Angkat Mengecam

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise melarang lelang perawan dan kawin kontrak seperti penawaran yang beredar melalui situs nikahsirri.com. Dia mengatakan...

Kirim Bantuan ke Rohingya di Myanmar, Pekerja Sosial Hadapi Rintangan Berat

SITTWE - Lembaga-lembaga bantuan yang berusaha keras untuk mencapai ratusan ribu Muslim Rohingya yang terlantar akibat kekerasan di bagian barat laut Myanmar menghadapi permusuhan...

Jaringan Kabel Listrik Jembatan Suramadu Terbakar

SURABAYA - Jaringan kabel listrik jembatan Surabaya-Madura terbakar sehingga petugas mengalihkan arus lalu lintas di jembatan tersebut. "Yang kami alihkan adalah arus kendaraan roda yang menuju...

Rumah Doa Anak Yatim Pelihara Ratusan Ternak

BOGOR - Rumah Doa Anak Yatim yang terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memiliki aset ratusan ekor tenak mulai dari...
ott, korupsi

Basaria: Kasus Suap Wali Kota Cilegon Mengecewakan

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan kekecewaannya dengan kasus dugaan suap senilai Rp1,5 miliar terhadap Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Ariyadi terkait...