Karena Hadiri Pansus Angket DPR, Direktur Penyidikan Disidang KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) soal kehadiran Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman pada rapat Pansus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (29/8) malam.

“KPK punya aturan internal untuk pelanggaran apapun kami punya aturan. Olek karena itu segera tadi pagi ada sidang DPP. DPP terdiri dari seluruh eselon I Deputi, Sekjen di KPK ditambah Biro Hukum, dan pengawasan internal,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/8) malam.

Namun, Agus menyatakan belum mendapatkan hasil dari sidang DPP terkait Aris Budiman tersebut.

“Hasilnya belum, kami akan dalami kami ikuti langkah itu bagaimana rekomendasinya. Kami akan perkuat pengawasan internal sehingga mungkin dalam waktu yang sangat dekat kami akan lihat hasilnya dan bagaimana langkah-langkah kami terhadap peristiwa kemarin,” tuturnya.

Ia pun belum memastikan apakah telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Aris Budiman yang menghadiri rapat pansus itu.

“Segala bentuk yang tidak sesuai, SOP (Standar Operasional Prosedur) itu kalau pegawai atau pejabat struktural menunggu DPP,” ucap Agus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Politisi Kampungan

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.