Kapolda Kalsel Beri Hadiah HP Kepada Supir Perekam Oknum Polisi Pungli

BANJARMASIN – Kapolda Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana merealisasikan janjinya untuk memberikan penghargaan kepada perekam oknum Polri yang melakukan pungutan liar (Pungli) dan memberikan bonus sebuah handphone (HP) untuk sopir truk tersebut.

“Saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan saudara Ade Ridwan Syahroni, beliau telah membuka mata kita semua, khususnya institusi Polri di Polda Kalsel agar lebih baik lagi kedepannya,” kata Kapolda di Banjarmasin, Senin (21/8).

Menurut Kapolda, dia selaku pimpinan tidak mungkin bisa melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja anak buahnya di lapangan, termasuk juga Kapolres yang tidak bisa setiap saat mengontrol jajarannya.

Untuk itu, kata Kapolda, peran serta dari masyarakatlah yang sangat diharapkan memberikan informasi atau laporan terhadap tindakan-tindakan anggota Polri yang di luar ketentuan.

Di mana salah satu caranya merekam video dan menyebarkannya ke media sosial.

“Makanya tindakan Ade ini layak diganjar penghargaan dari saya atas keberanian dan kepedulian sebagai warga masyarakat merekam aksi Pungli yang dilakukan oknum Polri, dan saya berikan bonus handphone agar hasil rekamannya lebih bagus lagi,” Rachmat.

Jenderal bintang satu itupun menegaskan Ade tidak akan dijerat pidana.

Kapolda sekaligus membantah adanya berita atau kabar bahwa sang perekam video diperiksa dan terancam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Ade pun baru kali ini kami undang datang untuk menerima penghargaan sekaligus dimintai keterangan oleh Propam sebagai saksi untuk perkara kedua oknum yang melakukan pungli terhadapnya,” jelas Kapolda.

Hingga kini, ungkap Kapolda, kedua oknum berinisial Aiptu MM dan Bripka DB masih ditahan sembari menunggu Sidang Komisi Kode Etik.

Sementara Ade Ridwan Syahroni mengaku tak menyangka mendapat apresiasi begitu tinggi dari Kapolda.

Dia pun mengucapkan terima kasih atas sikap Kapolda telah melindunginya selaku warga biasa yang menjadi korban pungli aparat.

“Saya merekam karena jengkel sering dimintai uang setiap membawa kayu dari Kalimantan Tengah, di tiap titik pemberhentian diminta Rp50 ribu sampai Rp100 ribu yang totalnya sekali perjalanan bisa Rp1 juta,” beber warga yang tinggal di Martapura, Kabupaten Banjar itu. (Ant/Hrn)

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.