close

JPU Keberatan Ahmad Yani Jadi Saksi Ahli Fredrich

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK keberatan dengan kehadiran Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP periode 2009-2014 Ahmad Yani sebagai ahli dalam sidang advokat Fredrich Yunadi.

Ahmad Yani bersama dengan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Fauzi Yusuf Hasibuan dan advokat sekaligus dosen Yongki Fernando dihadirkan oleh Fredrich Yunadi yang menjadi terdakwa kasus penghindaran mantan Ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik.

“Kami keberatan terhadap Ahmad Yani dan saudara Fauzi Yusuf karena keduanya adalah advokat dan satu profesi dengan yang bersangkutan, bisa terjadi ‘conflict of interest’. Kami juga tidak tahu keahlian apa yang akan disampaikan oleh Ahmad Yani dan juga Fauzan Yusuf Hasibuan yang satu organisasi dengan terdakwa,” kata JPU KPK Roy Riady di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (18/).

Atas keberatan jaksa itu, Fredrich langsung menyanggah.


“Ahmad Yani adalah mantan Anggota DPR Komisi III, selain pakar hukum. Meski sekarang menjadi advokat, tapi beliau penah menjadi mitra kerja KPK selama lima tahun tahun, jadi tahu betul UU KPK. Sedangkan untuk saudara Fauzi beliau Ketua Umum Peradi dan membawahi majelis kehormatan, dewan pengawasan, yang membawahi 50 ribu advokat, sehingga tahu betul imunitas advokat,” kata Fredrich.

Jaksa pun mendebat alasan Fredrich tersebut.

“Terkait Fauzi Hasibuan karena beliau Ketua Peradi dan satu organisasi advokat dan sepengetahuan kami terdakwa masih dalam proses etik di organisasi dan belum selesai, jadi tidak elok untuk didengar kesaksiannya. Kedua bagaimana menilai ahli objektif memberikan keterangan mengenai anggotanya sendiri?” ungkap jaksa Roy.

Ketua majelis hakim Saifudin Zuhri pun berupaya menjadi penegah.

“Untuk Fauzi Hasibuan untuk Ketua Umum Peradi apakah sebaiknya tidak jadi saksi fakta?” tanya hakim Saifudin.

“Kami hadirkan sebagai dosen, resmi ada surat pengantarnya dari Universitas Jayabaya, dan kami keberatan dengan penghinaan penuntut umum tentang etik tadi!” ucap Fredrich dengan nada tinggi.

“Jangan pakai istilah penghinaan itu,” sergah hakim Saifudin.

“Penuntut umum memakai kode etik, ini menyangkut pribadi, dan menyangkut SARA, urusannya berbeda sampai sekarang proses etik belum selesai sehingga saya masih anggota Peradi,” sergah Fredrich.

Hakim pun berdiskusi sekitar tiga menit untuk membuat keputusan.

“Keberatan penuntut umum akan kami catat, jadi akan kami hadirkan sebagai ahli semuanya,” kata hakim Saifudin.

Ahmad Yani pun diperbolehkan memberikan keterangan. (Ant/SU02)

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Waspada Prediabetes, Inilah Faktor Risikonya

Nah, sesuai dengan namanya, prediabetes, penyandangnya belum bisa masuk kategori diabetes, tapi kadar gula darahnya sudah tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Jokowi Berikan Tiga “Hadiah” Untuk Warga Dumai Saat Kampanye Terbuka

Jokowi memberikan tiga macam 'hadiah' kepada warga Dumai saat melakukan kampanye terbuka di Lapangan Taman Bukit Gelanggang, Dumai, Riau, Selasa (26/3).

Optimis Target 62 Persen Suara Tercapai, JK Ingatkan TKN Tak Lakukan Kesalahan

Menurut pria yang juga Wakil Presiden ini, perlu upaya besar dari TKN untuk mencapai target jumlah suara pemilih dalam Pemilu 2019 tersebut.

Terbukti Tidak Cuti Saat Ikut Kampanye Jokowi, Menteri Desa Disanksi Bawaslu

Karena terlapor tidak memiliki izin cuti dan mengikuti kegiatan deklarasi Jokowi-KH Ma'ruf,

Didampingi Gubernur Riau, Jokowi Ngopi Usai Kampanye Akhbar di Dumai

Jokowi didampingi ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Moeldoko, Gubernur Riau Syamsuar dan dari tim TKD Riau.

Kampanye di Dumai Dipenuhi Lautan Massa Pendukung, Jokowi Optimis Menang di Riau

"Insya Allah di Provinsi Riau semakin baik, semakin baik," kata Jokowi di kedai kopi Arabica, Dumai, Selasa (26/3) malam.

VIRAL: Video Lautan Manusia Hadiri Kampanye Prabowo di Mataram

Terlihat lautan manusia tidak hanya memenuhi Lapangan di Ibu Kota NTB tersebut, juga memadati jalan-jalan yang mengarah ke lokasi kampanye.

Jokowi Berikan Tiga “Hadiah” Untuk Warga Dumai Saat Kampanye Terbuka

Jokowi memberikan tiga macam 'hadiah' kepada warga Dumai saat melakukan kampanye terbuka di Lapangan Taman Bukit Gelanggang, Dumai, Riau, Selasa (26/3).

Optimis Target 62 Persen Suara Tercapai, JK Ingatkan TKN Tak Lakukan Kesalahan

Menurut pria yang juga Wakil Presiden ini, perlu upaya besar dari TKN untuk mencapai target jumlah suara pemilih dalam Pemilu 2019 tersebut.

Terbukti Tidak Cuti Saat Ikut Kampanye Jokowi, Menteri Desa Disanksi Bawaslu

Karena terlapor tidak memiliki izin cuti dan mengikuti kegiatan deklarasi Jokowi-KH Ma'ruf,

Didampingi Gubernur Riau, Jokowi Ngopi Usai Kampanye Akhbar di Dumai

Jokowi didampingi ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Moeldoko, Gubernur Riau Syamsuar dan dari tim TKD Riau.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Tiba di Dumai, Jokowi Jalan Kaki Bersama Ribuan Peserta Karnaval ke Lokasi Kampanye Akbar

Sekitar 2.000 peserta karval menyambut Jokowi, dengan mengenakan berbagai busana adat nusantara dan memainkan berbagai alat kesenian, seperti Marching Band, Barongsai, Reog, Talempong dan Tambua, serta lainnya.

Begini Alasan Dumai Dipilih Jadi Lokasi Kampanye Akbar Jokowi di Riau

Ditargetkan Jokowi menang 60 persen di Riau, kata TKD Jokowi-Ma'ruf Amin.

Tidak Lagi Hukum Penjara, Brunei Akan Terapkan Hukum Rajam Sampai Mati Bagi LGBT

hukuman yang mulai berlaku pada tanggal 3 April mendatang, menyusul berlakunya Undang Undang baru tersebut, berupa hukuman cambuk atau rajam (dilempari batu) sampai mati untuk pelaku LGBT.