JPU Keberatan Ahmad Yani Jadi Saksi Ahli Fredrich

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK keberatan dengan kehadiran Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP periode 2009-2014 Ahmad Yani sebagai ahli dalam sidang advokat Fredrich Yunadi.

Ahmad Yani bersama dengan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Fauzi Yusuf Hasibuan dan advokat sekaligus dosen Yongki Fernando dihadirkan oleh Fredrich Yunadi yang menjadi terdakwa kasus penghindaran mantan Ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik.

“Kami keberatan terhadap Ahmad Yani dan saudara Fauzi Yusuf karena keduanya adalah advokat dan satu profesi dengan yang bersangkutan, bisa terjadi ‘conflict of interest’. Kami juga tidak tahu keahlian apa yang akan disampaikan oleh Ahmad Yani dan juga Fauzan Yusuf Hasibuan yang satu organisasi dengan terdakwa,” kata JPU KPK Roy Riady di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (18/).

Atas keberatan jaksa itu, Fredrich langsung menyanggah.

“Ahmad Yani adalah mantan Anggota DPR Komisi III, selain pakar hukum. Meski sekarang menjadi advokat, tapi beliau penah menjadi mitra kerja KPK selama lima tahun tahun, jadi tahu betul UU KPK. Sedangkan untuk saudara Fauzi beliau Ketua Umum Peradi dan membawahi majelis kehormatan, dewan pengawasan, yang membawahi 50 ribu advokat, sehingga tahu betul imunitas advokat,” kata Fredrich.

Jaksa pun mendebat alasan Fredrich tersebut.

“Terkait Fauzi Hasibuan karena beliau Ketua Peradi dan satu organisasi advokat dan sepengetahuan kami terdakwa masih dalam proses etik di organisasi dan belum selesai, jadi tidak elok untuk didengar kesaksiannya. Kedua bagaimana menilai ahli objektif memberikan keterangan mengenai anggotanya sendiri?” ungkap jaksa Roy.

Ketua majelis hakim Saifudin Zuhri pun berupaya menjadi penegah.

“Untuk Fauzi Hasibuan untuk Ketua Umum Peradi apakah sebaiknya tidak jadi saksi fakta?” tanya hakim Saifudin.

“Kami hadirkan sebagai dosen, resmi ada surat pengantarnya dari Universitas Jayabaya, dan kami keberatan dengan penghinaan penuntut umum tentang etik tadi!” ucap Fredrich dengan nada tinggi.

“Jangan pakai istilah penghinaan itu,” sergah hakim Saifudin.

“Penuntut umum memakai kode etik, ini menyangkut pribadi, dan menyangkut SARA, urusannya berbeda sampai sekarang proses etik belum selesai sehingga saya masih anggota Peradi,” sergah Fredrich.

Hakim pun berdiskusi sekitar tiga menit untuk membuat keputusan.

“Keberatan penuntut umum akan kami catat, jadi akan kami hadirkan sebagai ahli semuanya,” kata hakim Saifudin.

Ahmad Yani pun diperbolehkan memberikan keterangan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER