Jokowi Minta Pisahkan Agama dan Politik, Apa Tanggapan Tokoh ?

JAKARTA – Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam peresmian Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3), meminta agar persoalan agama dan politik dipisahkan.

“Di pisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik,” kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai kalangan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), menegaskan bahwa agama dan politik saling mempengaruhi.

“Politik kebangsaan itu juga harus mendapat pembenaran dari agama. Kalau tidak, bagaimana? Mungkin yang dimaksud presiden itu paham-paham yang bertabrakan, sehingga menimbulkan masalah,” katanya sebagaimana dilansir BBC.

“Tapi kalau tidak ada pembenaran dari agama, bagaimana? Agama, negara dan Pancasila itu kan saling menopang.”

Selai itu, dalam sambutannya dalam acara “Refleksi Kebangsaan 71 Tahun Muslimat NU”, KH Maruf Amin juga mengingatkan adanya ‘radikalisme sekuler’ yang menginginkan agar ‘agama jangan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara’.

Ketika ditanya, apakah permintaan untuk memisahkan agama dan politik yang disebut oleh Presiden Jokowi itu sebagai ‘radikalisme sekuler’, Maruf Amin mengatakan bahwa radikalisme sekuler sebagai, “Kelompok yang mendeligitimasi agama, sehingga agama tidak boleh ikut memberikan kontribusi pada kehidupan, padahal mesti ada penguatan, kalau tidak akan terjadi konflik berkepanjangan.”

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Zaitun Rasmin, menegaskan bahwa nilai-nilai Islam sudah seharusnya diterapkan dalam perpolitikan. Karena Islam sudah mengatur semua aspek kehidupan, termasuk politik. “Kan dalam Islam semuanya sudah diatur, termasuk dalam berpolitik,” kata Zaitun, sebagaimana dilansir Republika.

Namun Zaitun juga mengingatkan agar masyarakat tidak berburuk sangka dulu kepada Presiden Jokowi.

“Perlu dicek kembali apa maksud dari pernyataan tersebut, jangan sembarangan juga. Yang pasti sebagai umat Islam, kita perlu menerapkan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan,” terang Zaitun.

Mantan Ketua MPR Amien Rais menaggapi keras apa yang disampaikan Jokowi tersebut. “Itu kata-kata seseorang yang tidak paham Pancasila,” katanya usai menjadi pembicara dalam Tabligh Akbar di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (26/3).

“Karena kalau politik dipisahkan dari agama, politik menjadi kering dari nilai-nilai kebaikan, akan jadi beringas, akan jadi eksploitatif,” tegas Guru Besar Politik UGM tersebut.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu meminta Jokowi meralat pernyataan tersebut. “Jadi kata-kata Pak Jokowi keliru besar!” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan memilih untuk tidak mevonis apakah pendapat Presiden itu benar atau salah. “Ya kita lihat dulu konteksnya apa,” katanya.

“Saya kira bapak Presiden itu bicara soal politik dan agama dalam konteks apakah itu Pilkada DKI ya,” ujar Ketua Umum PAN ini di Crowne Plaza Hotel Jakarta, Senin (27/3).

“Kita kalau bicara agama kan bicara nilai-nilai luhur ya kan, tapi kalau saling menghujat, saling memfitnah atas nama agama, itu politisasi agama, itu yang enggak boleh. Mungkin konteksnya itu.”

Sementara itu, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab menekankan bahwa politik adalah bagian dari ajaran Islam, sehingga tidak boleh ada yang mengatakan agama dan politik harus dipisahkan.

“Itu pemikiran sekuler. Dalam bahasa Arabnya al-Ilmaniyyah, yang berarti fasluddin anil ad-daulah, yakni memisahkan urusan agama dari urusan negara,” kata Habib Rizieq saat menghadiri Tabligh Akbar Politik Islam (TAPI) ke-8 di Masjid Abu Bakar As-Shiddiq, Komplek Pesantren Husnayain, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (25/3).

Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI ini juga menjelaskan bahwa politik juga diajarkan dalam Islam. “Mengajarkan politik di masjid berarti mengajarkan salah satu ajaran Islam. Di kitab-kitab fiqh pun jika dibuka, akan dijelaskan pada bab awal tentang Thoharoh (bersuci), hingga pada bab akhir membahas tentang Imamah (kepemimpinan),” terangnya.

“Jadi politik itu salah satu pelajaran ilmu fikh. Tidak mungkin politik dipisahkan dari Islam. Tidak boleh dalil-dalil tentang shalat diambil, sementara dalil tentang pemimpin kita buang,” tegas Ulama yang berhasil mengumpulkan jutaan muslim Indonesia dalam aksi damai di Jakarta yang membuat cengang dunia.

Habib Rizieq juga menekankan bahwa memisahkan agama dari negara adalah ajaran sekulerisme. “Itu sekulerisme. Sementara Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengharamkan sekulerisme dan menyatakan sebagai ajaran sesat menyesatkan, bukan ajaran Islam,” tandasnya.

Menanggapi berbagai pendapat atas pernyataan Presiden, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa maksud Jokowi terkait pernyataannya tersebut adalah tidak dalam konteks memisahkan agama dan politik. Tapi, konteks yang dimaksudkan Presiden adalah ingin memisahkan antara adanya motif dan ekses buruk dari aktivitas politik dengan proses dan tujuan mulia dari agama.

“Hemat saya, Presiden ingin menegaskan bahwa tak boleh mencampuradukkan antara adanya yang buruk dari proses dan tujuan berpolitik dengan yang baik dari proses dan tujuan beragama,” terang Lukman, dalam keterangan tertulisnya di situs Kementerian Agama, Minggu (26/03).

Menag yakin bahwa Presiden menyadari betul realitas bangsa Indonesia yang religius, yang warganya selalu melandaskan diri dengan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan kemasyarakatannya.

Apalagi, pernyataan Presiden itu juga diiringi dengan pesan bahwa perbedaan adalah anugerah Allah bagi Indonesia yang harus dijaga. Untuk itu, Kepala Negara berharap para ulama terus menyebarkan Islam rahmatan lil alamin agar masyarakat Indonesia dapat memandang perbedaan sebagai kekuatan menjaga persatuan dan kesatuan.

Sebab, jika perbedaan itu bisa dirawat maka didalamnya terdapat kekuatan dan potensi besar. Sebaliknya jika tidak bisa dijaga dan dirawat, bisa terjadi pertikaian. Presiden menurut Menag justru mengingatkan semua untuk menjadikan agama sebagai sarana menjaga dan merawat keragaman karena hal itu adalah anugerah Allah.

“Pernyataan beliau haruslah dilihat dari konteks dan perspektif di atas,” tutup Lukman, yang juga politis Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

EDITOR: Harun S

5 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Dari Plot Pembunuhan Menuju Monarkhi Konstitusional di Arab Saudia

Aneka media luar dan dalam negeri dengan telanjang menggambarkannya. Tim 15 orang memutilasi, memotong korban ketika korban masih hidup. Suara melengking korban kesakitan yang luar biasa terdengar dan terekam.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi