Jokowi Bantah Pidatonya Sindir Habib Bahar bin Smith

BANGKALAN, SERUJI.CO.ID – Presiden RI Jokowi membantah pidatonya yang menyebut ulama yang melakukan tindak pidana, misalnya berupa penganiayaan atau pemukulan, itu merupakan sindiran terhadap Habib Bahar bin Smith.

“Enggak, saya bicara masalah umum ya. Bicara semua sama di mata hukum di negara ini, terhadap siapa pun,” kata Presiden Jokowi usai acara Pembagian Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Madura, Rabu (19/12).

Jokowi menegaskan bahwa siapa pun di negara hukum ini jika tersangkut persoalan hukum akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Ia tidak ingin persoalan itu kemudian meluas ke arah kriminalisasi ulama oleh Pemerintah.


Menurutnya, persoalan hukum diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau ada kasus hukum, ya diselesaikan di wilayah hukum, jangan nanti sudah jelas ada kasusnya, tapi nanti penyampaiannya ada kriminalisasi. Wilayah hukum ya diselesaikan di hukum saja,” katanya.

Sebelumnya, dalam pidatonya saat hadir pada acara Deklarasi Ulama Madura, Jokowi menyebut oknum ulama yang berkasus hukum jangan diartikan sebagai langkah kriminalisasi ulama oleh Pemerintah.

“Ini jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama,” kata Jokowi saat berpidato dalam acara Deklarasi Akbar Ulama Madura Bangkalan di Gedung Serbaguna Rato Ebuh, Bangkalan, Rabu (19/12).

Baca juga: Habib Bahar bin Smith Ditahan, Fadli Zon: Bukti Kriminalisasi Ulama

Ia pun mencontohkan ketika ada kasus pemukulan, hal itu urusannya akan diserahkan kepada aparat kepolisian.

Jokowi menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.

“Misalnya, mohon maaf, kalau ada yang memukuli orang, urusannya dengan polisi bukan dengan saya. Ya, mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah,” ujarnya. (Ant/SU05)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi