JK: Saya Senang Jatah Golkar Tambah di Kabinet

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tampak senang dan menyambut baik ketika jatah kursi Partai Golkar di Kabinet Kerja bertambah satu yakni pada posisi Menteri Sosial (Mensos).

“Kan bagus kan untuk Golkar,” kata Jusuf Kalla ketika dikonfirmasi oleh wartawan setelah pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/1).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyambut amat baik ketika kadernya semakin memegang peranan dalam pemerintahannya.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham baru saja dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur.


Idrus menyusul rekan separtainya Airlangga Hartarto, yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan kini bahkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

BACA JUGA:  Habibie: Berkumpulnya Mantan Presiden Adalah Simbol Kesatuan

Terkait posisi keduanya yang vital di partai, JK mengatakan akan ada kebijakan sendiri dalam internal partai berlambang pohon beringin itu.

“Sekjen saya kira sulit untuk merangkap. Kalau sekjen itu saya kira kebijakan Golkar nanti untuk soal sekjen. Kalau sekjen berbeda dengan ketua. Kalau sekjen harus berada di kantor. Tak mungkin dia rangkap,” katanya.

Sementara untuk menghadapi serangan lawan politik soal isu rangkap jabatan, JK menegaskan hal itu merupakan kebijakan.

“Itu adalah suatu kebijakan kemudian kebijakan itu tentu juga tergantung kondisinya,” katanya.

Terkait Golkar yang dianggap mendapatkan keistimewaan dengan mendapatkan dua kursi di kabinet padahal baru bergabung setelah pemerintahan berjalan, JK beranggapan bahwa kursi Golkar di parlemen jauh lebih tinggi.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Serangan Jantung, Tidak Hanya Disebabkan Oleh Kolesterol

Kolesterol yang tinggi memang penting sebagai faktor risiko, penyebab serangan jantung, tapi perlu diketahui bahwa kolesterol tidak berdiri sendiri, ada faktor risiko lain.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi