Inilah Penjelasan KJRI Hongkong Terkait Penolakan Ustadz Somad

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –  Konsulat Jenderal RI di Hong Kong telah meminta klarifikasi atau keterangan dari otoritas Hong Kong terkait penolakan Ustadz Abdul Somad untuk memasuki wilayah negaranya.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (25/12), menyatakan bahwa setelah mendapat informasi Ustadz Abdul Somad ditolak masuk ke wilayah Hong Kong, maka KJRI segera berkomunikasi dan meminta klarifikasi kepada pihak imigrasi setempat.

Proses interogasi Ustadz Abdul somad di bandara Hong Kong berlangsung cepat sekitar satu jam, kata Iqbal, sehingga staf KJRI yang dikirim tidak sempat bertemu untuk memberikan pendampingan kekonsuleran kepada Ustadz Somad.

Ustadz Somad diterbangkan kembali dengan pesawat yang sama.

BACA JUGA:  Dianggap Provokasi Persekusi Ustadz Somad, Anggota DPD Bali Diberhentikan Sementara

Iqbal mengatakan bahwa sesuai hukum internasional pihak otoritas Hong Kong memang tidak ada kewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan penolakan masuk Ustadz Abdul Somad ke wilayahnya.

“Walaupun keputusan mengizinkan atau menolak seseorang adalah keputusan berdaulat suatu negera, Perwakilan RI akan berusaha memberikan perlindungan yang sama kepada semua warga negara sejauh situasinya memungkinkan,” kata Iqbal.

Ustadz Abdul Somad berangkat ke Hong Kong untuk memenuhi undangan memberikan ceramah kepada para TKI yang bekerja di Hong Kong.

Namun sesampainya di Bandara Hong Kong pada Sabtu, ustadz kondang lulusan Mesir dan Maroko itu ditolak masuk oleh otoritas Hong Kong dan dipulangkan ke Indonesia. (Ant/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi