Ini Alasan Demo Mahasiswa Tolak Revisi UU MD3 Tak Digubris DPRD Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Demo mahasiswa menolak revisi UU MD3 di kantor DPRD Jatim di Jalan Indrapura harus gigit jari, lantaran aspirasi mereka tak digubris anggota DPRD JJatim, Rabu (21/2).

Pasalnya semua jajaran penting anggota DPRD Jatim sampai pada Rabu (21/2) sedang ada agenda kunjungan keluar kota.

“Ya itu tadi kunjungan, sampai hari Rabu ada yang ke Lampung, ke luar kota semua,” kata salah seorang pejabat sekretariatan kantor DPRD Jatim Wahyu Diono saat menemui koordinator aksi Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD).

Sempat tak percaya, negosiator dan koordinator aksi AMPD ingin membuktikan sendiri apakah benar anggota DPRD Jatim tersebut tidak ada di tempat.


Tak mau cek-cok, Wahyu Diono dan salah seorang anggota kepolisian lalu mengajak koordinator aksi, negosiator, dan seorang dari peserta unjuk rasa untuk masuk ke gedung DPRD Jatim memastikan langsung surat tugas yang menyebabkan anggota DPRD hari itu tidak ada di tempat.

Setelah melihat dan membaca langsung surat tugas yang disodorkan oleh petugas sekretariatan DPRD Jatim. akhirnya negosiator dan koordinator lapangan keluar dari kantor DPRD dan berunding kembali dengan massa aksi.

BACA JUGA:  Minta Tegakkan Keadilan, Inilah Pesan Habib Rizieq Kepada Jokowi

Seorang negosiator, Herlan menuturkan bahwa aksi penolakan atas revisi UU MD3 ini akan berlajut di lain waktu dengan jumlah massa yang lebih banyak.

“Kami sebagai mahasiswa, sikap kami tetap menuntut untuk dibatalkannya atau dinaikannya ini di yudisal review terhadap pengesahan revisi UU ini. Rencananya kita mau adakan aksi lagi, kami akan bawa massa yang lebih banyak lagi,” tegas Mahasiswa Ubhara ini pada SERUJI.

Baca juga: Aliansi Mahasiswa Datangi DPRD Jatim Tolak Revisi UU MD3

Diberitakan sebelumnya, perlawanan terhadap hasil revisi UU no. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terus berlangsung. Unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) mendatangi kantor DPRD Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya, Rabu (21/2).

Puluhan massa aksi yang terhimpun dalam AMPD berasal dari kampus Universitas Bhayangkara (Ubhara), Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), dan Universitas Merdeka (Unmer).

Koordinator unjuk rasa Afif menuturkan bahwa aksi mereka ingin menolak revisi UU MD3 pasal 73, pasal 122, dan pasal 245. (Luhur/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.