Indonesia Terbaik Ketiga Pemberantasan Korupsi di Asean

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Indonesia saat ini, sudah memiliki prestasi yang cukup bagus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan berada pada posisi nomor tiga di Negara ASEAN.

“Hal itu, juga membanggakan bagi Indonesia, dalam pemberantasan kasus korupsi yang dilakukan para penegak hukum di negeri tersebut,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dalam Diskusi Kampus “Talk Show” Festival Konstitusi Dan Antikorupsi 2018 yang dilaksanakan, di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Selasa (15/5).

Talk Show tersebut dengan tema:” Mengawal Demokrasi Konstitusi, Melawan Korupsi”. Merupakan kerja sama Universitas Sumatera Utara- Komisi Pemberantasan Korupsi- Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.

Agus menyebutkan, pada tahun 1999 bahwa indeks korupsi di Indonesia sangat rendah yakni 17.


Sedangkan, indeks korupsi di Filipina yaitu 36, Malaysia 51 dan Singapura 86.

Namun, sekarang ini indeks korupsi di Indonesia dari 17 nilainya sudah mampu mencapai 37.

“Ini benar-benar suatu kemajuan, dalam pemberantasan kasus korupsi yang dilakukan Indonesia,” ucapnya.

Ia mengatakan, lembaga penegak hukum KPK tetap bersinergi dengan Kejaksaan Agung, Polri dan Mahkmah Agung (MA) dalam menangani kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.

BACA JUGA:  Jaringan Kabel Listrik Jembatan Suramadu Terbakar

Pemberantasan kasus korupsi tersebut, sudah merupakan suatu komitmen yang tegas para penegak hukum di negeri ini.

“Jadi, yang namanya kasus korupsi merugikan bangsa dan negara, harus tetap diproses secara hukum, karena hal ini juga dalam menegakkan konstitusi,” kata Ketua KPK itu.

Dalam diskusi kampus yang cukup meriah dan dihadiri ribuan mahasiswa USU itu, juga menghadirkan tiga orang nara sumber, yakni Ketua MPR RI diwakili Ketua Badan Pengkajian MPR, Bambang Sadono, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung Sitepu,SH.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2017, ada 30 orang kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi, dimana mayoritas merupakan bupati dan wakil bupati, yang jumlahnya mencapai 24 orang, sedangkan sisanya lima wali kota/wakil wali kota, dan satu orang Gubernur. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi