Indonesia Terbaik Ketiga Pemberantasan Korupsi di Asean

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Indonesia saat ini, sudah memiliki prestasi yang cukup bagus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan berada pada posisi nomor tiga di Negara ASEAN.

“Hal itu, juga membanggakan bagi Indonesia, dalam pemberantasan kasus korupsi yang dilakukan para penegak hukum di negeri tersebut,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dalam Diskusi Kampus “Talk Show” Festival Konstitusi Dan Antikorupsi 2018 yang dilaksanakan, di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Selasa (15/5).

Talk Show tersebut dengan tema:” Mengawal Demokrasi Konstitusi, Melawan Korupsi”. Merupakan kerja sama Universitas Sumatera Utara- Komisi Pemberantasan Korupsi- Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.

Agus menyebutkan, pada tahun 1999 bahwa indeks korupsi di Indonesia sangat rendah yakni 17.

Sedangkan, indeks korupsi di Filipina yaitu 36, Malaysia 51 dan Singapura 86.

Namun, sekarang ini indeks korupsi di Indonesia dari 17 nilainya sudah mampu mencapai 37.

“Ini benar-benar suatu kemajuan, dalam pemberantasan kasus korupsi yang dilakukan Indonesia,” ucapnya.

Ia mengatakan, lembaga penegak hukum KPK tetap bersinergi dengan Kejaksaan Agung, Polri dan Mahkmah Agung (MA) dalam menangani kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.

Pemberantasan kasus korupsi tersebut, sudah merupakan suatu komitmen yang tegas para penegak hukum di negeri ini.

“Jadi, yang namanya kasus korupsi merugikan bangsa dan negara, harus tetap diproses secara hukum, karena hal ini juga dalam menegakkan konstitusi,” kata Ketua KPK itu.

Dalam diskusi kampus yang cukup meriah dan dihadiri ribuan mahasiswa USU itu, juga menghadirkan tiga orang nara sumber, yakni Ketua MPR RI diwakili Ketua Badan Pengkajian MPR, Bambang Sadono, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung Sitepu,SH.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2017, ada 30 orang kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi, dimana mayoritas merupakan bupati dan wakil bupati, yang jumlahnya mencapai 24 orang, sedangkan sisanya lima wali kota/wakil wali kota, dan satu orang Gubernur. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER