Indonesia Dapat Rekomendasi Dewan HAM PBB untuk Hapus Pasal Penodaan Agama

JAKARTA – Kasus penodaan agama yang berujung pada penahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menjadi perhatian dunia. Tak terkecuali Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wakil Tetap RI untuk Dewan HAM PBB di Jenewa, Hasan Kleib, mengatakan pemerintah Indonesia mendapatkan rekomendasi untuk menghapus pasal penodaan agama. Rekomendasi ini, kata Hasan, salah satu dari 225 rekomendasi yang muncul saat Indonesia menyampaikan laporan perkembangan HAM dalam negeri pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Swiss, 3 hingga 5 Mei 2017 lalu.

“Ada permintaan supaya menghapus intoleransi agama dan menghapus undang-undang seperti penodaan agama. Ada satu negara dan ini direkomendasikan,” kata Hasan di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (18/5).

Dalam kelompok kerja UPR, Hasan menjelaskan, Indonesia membawa laporan setebal 20 halaman untuk melaporkan perkembangan HAM.

“Ada shadow report atau laporan bayangan dari NGO kita dan UN agency (menyoroti kebebasan beragama). Jadi memberikan rekomendasi di sini. Kebanyakan dari Afrika dan Amerika Latin,” jelas Hasan.

Meski demikian, rekomendasi-rekomendasi dari negara-negara tersebut akan dikaji lagi. Menurut dia, hal ini harus dibahas dengan kementerian dan lembaga di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menjadi Ketua Delegasi dalam Pembahasan Laporan HAM Indonesia untuk kelompok kerja UPR. Mekanisme UPR ini adalah forum kaji ulang di antara 193 anggota PBB. Sebanyak 103 negara ikut UPR pada 3-5 Mei 2017.

Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyebutkan beberapa rekomendasi yang dibawa ke Indonesia, seperti ratifikasi instrumen HAM internasional, kerja sama dengan mekanisme HAM PBB, rekomendasi penghapusan hukuman mati, penghapusan pasal penodaan agama, dan orientasi seksual. Mualimin mengatakan bakal membahasnya dengan sejumlah pihak.

“Minggu depan kami panggil expert dan akan undang lembaga terkait,” ujarnya.

Indonesia telah menerima 225 rekomendasi dari 103 negara. Dari 225 rekomendasi itu, 150 telah diterima dan 75 rekomendasi masih akan dibahas pemerintah lantaran masih menjadi hukum positif di Indonesia dan harus melibatkan legislatif.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menolak wacana penghapusan pasal penodaan agama. Menurut dia, jika tidak punya dasar hukum itu, masyarakat bisa main hakim sendiri.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyatakan dirinya bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak terhadap penghapusan pasal penistaan agama tersebut. Alasannya dengan adanya penghapusan undang-undang tersebut justru menimbulkan kekhawatiran munculnya sikap intoleransi terhadap umat beragama.
(Baca: Hidayat NW: PKS di Garda Terdepan Tolak Penghapusan Pasal Penistaan Agama)

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pasal-pasal mengenai penodaan agama harus tetap ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengingat pasal 29 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Baca: Yusril Tegaskan Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada dalam Tata Hukum di Indonesia)

 

EDITOR: Iwan Y

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER