Indonesia Dapat Rekomendasi Dewan HAM PBB untuk Hapus Pasal Penodaan Agama

7
468
hasan kleib
Wakil Tetap RI untuk Dewan HAM PBB di Jenewa, Hasan Kleib. (FOTO: Istimewa)

JAKARTA – Kasus penodaan agama yang berujung pada penahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menjadi perhatian dunia. Tak terkecuali Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wakil Tetap RI untuk Dewan HAM PBB di Jenewa, Hasan Kleib, mengatakan pemerintah Indonesia mendapatkan rekomendasi untuk menghapus pasal penodaan agama. Rekomendasi ini, kata Hasan, salah satu dari 225 rekomendasi yang muncul saat Indonesia menyampaikan laporan perkembangan HAM dalam negeri pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Swiss, 3 hingga 5 Mei 2017 lalu.

“Ada permintaan supaya menghapus intoleransi agama dan menghapus undang-undang seperti penodaan agama. Ada satu negara dan ini direkomendasikan,” kata Hasan di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (18/5).

Dalam kelompok kerja UPR, Hasan menjelaskan, Indonesia membawa laporan setebal 20 halaman untuk melaporkan perkembangan HAM.

“Ada shadow report atau laporan bayangan dari NGO kita dan UN agency (menyoroti kebebasan beragama). Jadi memberikan rekomendasi di sini. Kebanyakan dari Afrika dan Amerika Latin,” jelas Hasan.

Meski demikian, rekomendasi-rekomendasi dari negara-negara tersebut akan dikaji lagi. Menurut dia, hal ini harus dibahas dengan kementerian dan lembaga di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menjadi Ketua Delegasi dalam Pembahasan Laporan HAM Indonesia untuk kelompok kerja UPR. Mekanisme UPR ini adalah forum kaji ulang di antara 193 anggota PBB. Sebanyak 103 negara ikut UPR pada 3-5 Mei 2017.

Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyebutkan beberapa rekomendasi yang dibawa ke Indonesia, seperti ratifikasi instrumen HAM internasional, kerja sama dengan mekanisme HAM PBB, rekomendasi penghapusan hukuman mati, penghapusan pasal penodaan agama, dan orientasi seksual. Mualimin mengatakan bakal membahasnya dengan sejumlah pihak.

“Minggu depan kami panggil expert dan akan undang lembaga terkait,” ujarnya.

Indonesia telah menerima 225 rekomendasi dari 103 negara. Dari 225 rekomendasi itu, 150 telah diterima dan 75 rekomendasi masih akan dibahas pemerintah lantaran masih menjadi hukum positif di Indonesia dan harus melibatkan legislatif.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menolak wacana penghapusan pasal penodaan agama. Menurut dia, jika tidak punya dasar hukum itu, masyarakat bisa main hakim sendiri.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyatakan dirinya bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak terhadap penghapusan pasal penistaan agama tersebut. Alasannya dengan adanya penghapusan undang-undang tersebut justru menimbulkan kekhawatiran munculnya sikap intoleransi terhadap umat beragama.
(Baca: Hidayat NW: PKS di Garda Terdepan Tolak Penghapusan Pasal Penistaan Agama)

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pasal-pasal mengenai penodaan agama harus tetap ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengingat pasal 29 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Baca: Yusril Tegaskan Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada dalam Tata Hukum di Indonesia)

 

EDITOR: Iwan Y

BAGIKAN

7 KOMENTAR

  1. Selama ini apa yg dilakukan oleh PBB-Induknya maupun Dewan HAM PBB sangat jauh dari kejujuran, objektifitas dan keadilan. Bejibun dan nyata pelanggaran HAM yg dilakukan umat kafir baik dinegara kafir itu sendiri maupun di negara Muslim, namun mereka menutup mata. Ketika pihak kafir yg kena mereka langsung bersuara.

    Lalu apa usaha diplomat kita ketika ada negara asing yg mencoba mengintervensi kita ? Jangan2 mereka seperti penguasa disini. Ada daerah yg mau memisahkan diri, ada kelompok yg membentuk negara dlm negara, mereka tak mampu berbuat apa2, diam seribu bahasa. Allahu Akbar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama