Indef: Program Penurunan Kemiskinan Harus Berkelanjutan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, persoalan kemiskinan bukan hanya soal angka yang turun. Sebab, angka kemiskinan bisa saja turun dalam sekejap melalui berbagai program sosial pemerintah.

Namun, apabila tidak disiapkan strategi yang matang dan berkelanjutan. Maka, kemiskinan dan ketimpangan bakal meningkat lagi dengan cepat.

Apalagi, kata Eko, kalau melihat politik anggaran 2018, arahnya memang ditujukan supaya lebih banyak berdampak pada masyarakat miskin. Program ini dinilai tak produktif.

“Bentuknya hanya sekedar ngasih ‘ikan’ dengan bansos, belanja sosial dan cash tranfer dalam bentuk non tunai. Memang dengan itu sangat mungkin dapat menurunkan kemiskinan,” kata Eko, di Jakarta, Kamis (4/1).


‎Eko khawatir, dengan anggaran yang begitu besar untuk belanja sosial hanya karena mendekati tahun politik. Dan setelah tahun politik berakhir, kemiskinan akan naik lagi.

“Karena begitu mereka terima bantuan langsung tunai (BLT) dan yang non tunai itu, terus kemudian disurvei, ya mereka nggak miskin lagi. Wong katakanlah ditambah Rp100 ribu perbulan saja sudah nggak jadi miskin dari income yang ada,” kata dia.

Dengan banyaknya program pengentasan kemiskinan tersebut, menurut Eko memang dapat menurunkan kemiskinan secara kuantitatif. Namun, belum tentu menjamin dapat menurunkan kemiskinan secara riil. Artinya, kedalaman maupun keparahan tingkat kemiskinan masih terlalu tinggi. “Di situ tantanganya,” katanya.

Karenanya, menurut Eko, pengentasan kemiskinan seharusnya diikuti dengan penurunan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan. Sebab, kalau hanya sekedar agregat saja, maka persoalan  kemiskinan belum tentu bisa terjawab secara tuntas.

‎Lanjut dia, indeks kedalaman kemiskinan pada bulan September 2017 yang dipatok Rp387.160 per kapita perbulan sebenarnya sudah tak ideal lagi. Bahkan, angka tersebut sangat tidak layak untuk provinsi DKI Jakarta.

“‎Rp387 ribu itu bisa dapat apa di Jakarta. Ka sebetulnya sudah miskin banget itu. Kalau mau ideal ya pakai standarnya dunia 2 dollar AS per hari, atau Rp27.000 per hari kalikan 30 hari, sudah lebih dari Rp600 ribu. Itu kalau mau ngomong idealnya. Jadi sebenarnya kita tidak ideal, dan belum mengacu pada standar internasional,” tukasnya.

Dia menjelaskan, bentuk-bentuk penanganan kemiskinan seharusnya lebih berupa pemberdayaan. Dibandingkan hanya dengan sekedar memberikan BLT non tunai, pemerintaj lebih baik mengarahkan programnya kepada pengembangan skill dan akses modal.

“Itu yang bisa membuat pengentasan kemiskinan bisa sustaine. Tidak hanya sekedar dikasih bantuan karena jelang tahun politik, tapi nanti setelah tahun politik BLT dicabut kemiskinan ikut naik. Kalau ini terjadi, ya sama saja mengulang periode pemerintahan sebelumnya. Pemilu 2009, dan 2014 bansosnya ikut naik,””kata dia.

Seperti diketahui, ‎Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun 10 persen dari total penduduk tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan per September 2017 berada di angka 10,12 persen atau melorot 0,52 persen poin dibanding posisi Maret 2017, yakni 10,64 persen. (Achmad/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Tetap Bolehkan Berswafoto, Begini Klarifikasi Garuda Soal Edaran Larangan Berfoto di Pesawat

Dalam klarifikasi tersebut juga disampaikan bahwa penumpang tetap dapat melakukan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi. "Misalnya melakukan swaphoto selama tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan penumpang lain," jelas Rosan.

Klarifikasi Larangan Berfoto Dalam Pesawat, Garuda: Itu Edaran Internal Belum Final

Perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia mengklarifikasi beredarnya surat larangan mengambil foto di dalam kabin pesawat selama penerbangan di seluruh pesawat Garuda, yang suratnya sempat viral di media sosial.

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

MUI Kecam Iklan Lowongan Kerja Yang Mensyaratkan Melepas Hijab Saat Bekerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengecam perusahaan yang mengiklankan lowongan kerja dengan mensyaratkan harus bersedia melepas jilbab selama bekerja.

Minta Pahami Visi-Misi Presiden Jokowi, Mendagri: ASN Harus Tegak Lurus dan Loyal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta setiap aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat sampai dengan daerah memahami visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

Tenggat Waktu Habis, Satgas Bentukan Kapolri Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan

Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dibentuk Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, dinilai gagal menjalankan tugasnya hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 6 bulan setelah dilantik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

MUI Kecam Iklan Lowongan Kerja Yang Mensyaratkan Melepas Hijab Saat Bekerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengecam perusahaan yang mengiklankan lowongan kerja dengan mensyaratkan harus bersedia melepas jilbab selama bekerja.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi