Indef: Program Penurunan Kemiskinan Harus Berkelanjutan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, persoalan kemiskinan bukan hanya soal angka yang turun. Sebab, angka kemiskinan bisa saja turun dalam sekejap melalui berbagai program sosial pemerintah.

Namun, apabila tidak disiapkan strategi yang matang dan berkelanjutan. Maka, kemiskinan dan ketimpangan bakal meningkat lagi dengan cepat.

Apalagi, kata Eko, kalau melihat politik anggaran 2018, arahnya memang ditujukan supaya lebih banyak berdampak pada masyarakat miskin. Program ini dinilai tak produktif.

“Bentuknya hanya sekedar ngasih ‘ikan’ dengan bansos, belanja sosial dan cash tranfer dalam bentuk non tunai. Memang dengan itu sangat mungkin dapat menurunkan kemiskinan,” kata Eko, di Jakarta, Kamis (4/1).

‎Eko khawatir, dengan anggaran yang begitu besar untuk belanja sosial hanya karena mendekati tahun politik. Dan setelah tahun politik berakhir, kemiskinan akan naik lagi.

“Karena begitu mereka terima bantuan langsung tunai (BLT) dan yang non tunai itu, terus kemudian disurvei, ya mereka nggak miskin lagi. Wong katakanlah ditambah Rp100 ribu perbulan saja sudah nggak jadi miskin dari income yang ada,” kata dia.

Dengan banyaknya program pengentasan kemiskinan tersebut, menurut Eko memang dapat menurunkan kemiskinan secara kuantitatif. Namun, belum tentu menjamin dapat menurunkan kemiskinan secara riil. Artinya, kedalaman maupun keparahan tingkat kemiskinan masih terlalu tinggi. “Di situ tantanganya,” katanya.

Karenanya, menurut Eko, pengentasan kemiskinan seharusnya diikuti dengan penurunan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan. Sebab, kalau hanya sekedar agregat saja, maka persoalan  kemiskinan belum tentu bisa terjawab secara tuntas.

‎Lanjut dia, indeks kedalaman kemiskinan pada bulan September 2017 yang dipatok Rp387.160 per kapita perbulan sebenarnya sudah tak ideal lagi. Bahkan, angka tersebut sangat tidak layak untuk provinsi DKI Jakarta.

“‎Rp387 ribu itu bisa dapat apa di Jakarta. Ka sebetulnya sudah miskin banget itu. Kalau mau ideal ya pakai standarnya dunia 2 dollar AS per hari, atau Rp27.000 per hari kalikan 30 hari, sudah lebih dari Rp600 ribu. Itu kalau mau ngomong idealnya. Jadi sebenarnya kita tidak ideal, dan belum mengacu pada standar internasional,” tukasnya.

Dia menjelaskan, bentuk-bentuk penanganan kemiskinan seharusnya lebih berupa pemberdayaan. Dibandingkan hanya dengan sekedar memberikan BLT non tunai, pemerintaj lebih baik mengarahkan programnya kepada pengembangan skill dan akses modal.

“Itu yang bisa membuat pengentasan kemiskinan bisa sustaine. Tidak hanya sekedar dikasih bantuan karena jelang tahun politik, tapi nanti setelah tahun politik BLT dicabut kemiskinan ikut naik. Kalau ini terjadi, ya sama saja mengulang periode pemerintahan sebelumnya. Pemilu 2009, dan 2014 bansosnya ikut naik,””kata dia.

Seperti diketahui, ‎Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun 10 persen dari total penduduk tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan per September 2017 berada di angka 10,12 persen atau melorot 0,52 persen poin dibanding posisi Maret 2017, yakni 10,64 persen. (Achmad/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

BPK dan Bencana

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER