Iklan Beasiswa Bulu Tangkis dari Industri Rokok Dilaporkan

0
54
ylki
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. (Foto: Dok YLKI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Empat organisasi yang memiliki perhatian pada pengendalian tembakau melaporkan iklan beasiswa bulu tangkis milik salah satu industri rokok yang menampilkan anak-anak ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Menurut siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (11/10), Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T), Komnas Pengendalian Tembakau, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Yayasan Lentera Anak menilai iklan tersebut melanggar sejumlah peraturan.

Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI.

Mereka meminta Kemenkominfo untuk memblokir semua iklan dan bentuk promosi yang dilakukan industri rokok berkedok beasiswa bulu tangkis yang terdapat di internet dan meminta KPI memberikan sanksi kepada stasiun-stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut.

Pasal 36 PP Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan menyebutkan sponsor industri tembakau hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo termasuk “brand image” produk tembakau.

Iklan beasiswa bulu tangkis yang beredar di masyarakat itu jelas-jelas menunjukkan nama, logo dan “brand image” produk sehingga ikut mempromosikan produk rokok.

Iklan tersebut juga menampilkan anak-anak sebagai model sehingga melanggar Pasal 47 Ayat (1) PP tersebut. Para pelapor menilai menyertakan anak-anak sebagai bintang iklan untuk mempromosikan rokok adalah hal yang tidak etis dan melanggar perlindungan anak.

Iklan tersebut dinilai memperalat dan mengeksploitasi anak-anak untuk mempromosikan produk yang berbahaya dan adiktif.

Sementara itu, Pasal 59 Ayat (2) SPS yang dikeluarkan KPI menyebutkan program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.

Karena itu, iklan tersebut seharusnya hanya boleh disiarkan pada waktu yang diperbolehkan bagi iklan rokok, yaitu pukul 21.30 hingga 05.00 waktu setempat. Namun, iklan tersebut tayang di luar waktu yang diperbolehkan.

Iklan dengan menampilkan anak-anak itu juga melanggar Pasal 15 Ayat (1) SPS yang menyebutkan program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.

JP3T, Komnas Pengendalian Tembakau, YLKI dan Lentera Anak meminta Kemenkominfo dan KPI tidak ragu-ragu untuk bertindak tegas menegakkan kewenangannya terhadap pelanggaran tersebut. (Ant/SU02)

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Shah Porir Dwip, Tanah Harapan bagi Setengah Juta Jiwa Rohingya

SERUJI.CO.ID - Pernahkah terbayang adegan ini? Pada suatu malam buta, rumah gubuk yang kita tempati bersama orang tua dan adik-adik kita tiba-tiba digedor dengan...

Demo Istana, Ratusan Mahasiswa Tuntut Janji Kampanye Jokowi-JK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sejak siang, Jumat (20/10) melakukan aksi unjuk rasa di...
taksi online

Peraturan Baru, Taksi Online Boleh Dimiliki Individu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Revisi atas Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan nomor 26 tahun 2017 telah diselesaikan oleh Menteri Perhubungan. Perubahan yang mendasar dari revisi Permen...
Nyono Suharli

Besok, Golkar Keluarkan Rekomendasi Bacagub Jatim Untuk Khofifah

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Surat rekomendasi untuk bacawagub Jatim Khofifah Indar Parawansa dari partai Golkar dipastikan akan turun besok, Sabtu (21/10). Rencananya rekomendasi tersebut akan...

Produk Kefir dari Fermentasi Susu Kambing Kian Diminati

SOLO, SERUJI.CO.ID - Produk berbahan baku kefir atau fermentasi susu kambing buatan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mulai...
Menteri Asman Abnur

Alasan Efisiensi, Pemerintah Bubarkan 8 Lembaga Non-Struktural

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menyampaikan daftar delapan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang akan dibubarkan atau dilebur...