Hari Ini, MK Gelar Sidang Uji Materi UU Pemilu Presidential Threshold

1
110
pemilu
Pemilu (ilustrasi)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/10) akan menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang Undang Pemilu terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

“Agendanya adalah pemeriksaan pendahuluan untuk empat perkara uji materi UU Pemilu,” kata juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/10).

Uji UU Pemilu ini terdiri atas empat nomor perkara yaitu perkara Nomor 70 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra.

Kemudian perkara Nomor 71 diajukan oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay bersama dengan aktivis Yuda Kusumaningsih, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Sedangkan untuk perkara Nomor 72 diajukan oleh dua orang warga negara Indonesia bernama Mas Soeroso dan Wahyu Naga Pratala.

Perkara keempat dengan Nomor 73 diajukan oleh Partai Pekerja Indonesia (Pika) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).

Pemohon perkara Nomor 70, 71, dan 72 mengajukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden yang mereka nilai sudah tidak relevan untuk digunakan pada Pemilu 2019.

Sementara pemohon perkara Nomor 73 mengajukan uji Pasal 173 ayat (2) dan (3) tentang ketentuan kualifikasi partai peserta Pemilu, yang dinilai pemohon telah menghambat pemohon untuk menjadi partai peserta Pemilu.

Para Pemohon kemudian meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. (Ant/SU02)

loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...