Hakim MK Permasalahkan Tenggat Waktu Permohonan Sengketa Pileg Caleg Gerindra

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Hakim Konstitusi, Arief Hidayat mempermasalahkan tenggat waktu pengajuan permohonan perkara sengketa Pileg 2019 oleh seorang Caleg Partai Gerindra dapil DKI Jakarta 03, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

“Ini (permohonan) yang jadi masalah adalah tenggang waktunya, karena permohonan perorangan ini diajukan pada Jumat, tanggal 31 Mei pukul 18.56 WIB,” ujar Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (10/7).

Arief sempat mempertanyakan permohonan keponakan Prabowo Subiyanto tersebut, karena diajukan melewati batas tenggat waktu pengajuan permohonan, yaitu 3×24 jam setelah pengumuman penetapan suara secara nasional oleh KPU atau tanggal 23 Mei 2019.

Kuasa hukum pemohon, Dwi Putri Cahyawati, kemudian menjelaskan bahwa permohonan tersebut diserahkan kepada Mahkamah bersamaan dengan perbaikan permohonan perkara-perkara lainnya.

“Kami menganggap ketika ini dimasukkan sebagai penambahan dalam perbaikan, tapi kami serahkan kepada kebijakan Mahkamah,” ujar Dwi.

Arief juga mempertanyakan bila permohonan itu dianggap sebagai penambahan dalam perbaikan, lantas mengapa waktu penyerahan berkas permohonan pemohon berbeda dengan waktu penyerahan berkas perbaikan Partai Gerindra.

Berdasarkan waktu penyerahan berkas, berkas permohonan diserahkan pada pukul 18.56 WIB, sementara berkas perbaikan partai Gerindra diserahkan pada pukul 15.23 WIB.

Selanjutnya pemohon juga ingin mengajukan renvoi berupa penambahan dalil permohonan, namun Hakim Konstitusi menegaskan bahwa renvoi hanya bisa dilakukan untuk perubahan redaksional, bukan penambahan dalil permohonan.

Dalam permohonannya, Saraswati mempersoalkan dugaan hilangnya suara yang seharusnya dia dapatkan, sejumlah 29.556 suara.

“Hal ini berdasarkan adanya perbedaan perolehan suara versi pemohon dengan KPU,” jelas Dwi.

Pemohon sebelumnya memprediksi pihaknya memperoleh 373.687 suara, namun KPU menetapkan jumlah perolehan suara pemohon adalah 344.131.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

“Duit Ostrali”

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER