Hakim Konstitusi Ingatkan Batas Waktu Penyerahan Bukti Pemohon Sengketa Pileg

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali mengingatkan seluruh pemohon perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 terkait batas waktu penyerahan bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sekali lagi saya ingatkan, bukti tambahan bisa diserahkan paling lambat pada Jumat ini setelah sidang untuk masing-masing perkara diselesaikan,” ujar Arief dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pemilu Legislatif 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Jumat (12/7).

Arief mengatakan hal tersebut ketika kuasa hukum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk perkara dari daerah pemilihan Provinsi Jambi, Meizaldi Mufti, meminta supaya diizinkan menyerahkan bukti tambahan.

Arief kemudian menjelaskan bahwa sejak Selasa (9/7) hingga Jumat (12/7) ini agenda sidang perkara sengketa hasil Pileg 2019 adalah mendengarkan permohonan pemohon. Kemudian sejak Senin (15/7) hingga Kamis (18/7) agenda sidang perkara sengketa hasil Pileg 2019 adalah mendengarkan jawaban termohon (KPU), pihak terkait dan Bawaslu.

“Kemudian sembilan Hakim Konstitusi akan menilai dan melihat seluruh perkara yang dimohonkan untuk dibawa dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus apakah perkara tersebut bisa dilanjutkan atau didismisal (tidak dapat dilanjutkan),” kata Arief.

Karena itu seluruh bukti tambahan harus diserahkan sebelum sidang untuk masing-masing perkara dinyatakan selesai.

Namun kemudian Mufti kembali menanyakan apakah pihaknya dapat menyerahkan bukti tambahan pada hari Jumat (12/7) ini namun setelah sidang selesai mengingat adanya waktu 24 jam dalam satu hari.

Arief kemudian kembali menegaskan bahwa seluruh bukti tambahan yang diserahkan menyusul, sudah harus diserahkan sebelum sidang untuk tiap-tiap perkara dinyatakan berakhir sehingga dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk diverifikasi dan kemudian disahkan sebagai alat bukti.

“Kalau mau diserahkan menunggu 24 jam ya silahkan saja, berarti yang terima berkas nanti penunggu gedung ini, bisa jadi mahkluk halus, karena sidang dan kegiatan di gedung ini sudah selesai,” tegas Arief.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close