GNPF MUI Minta Jokowi Hentikan Orkestra Pelabelan Umat Islam

3
593
bachtiar nasir, kapitra ampera
Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir (kiri), dan Tim Advokat GNPF MUI, Kapitra Ampera (kanan)

JAKARTA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah-langkah guna menghentikan orkestra pelabelan terhadap umat Islam sebagai pihak yang menolak Pancasila, keberagaman, kebhinekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan GNPF MUI setelah mereka menilai represi aparat penegak hukum yang masif terhadap umat Islam.

“Kami meminta Presiden Jokowi menghentikan orkestra labelling terhadap umat Islam. Seolah-olah umat Islam adalah pihak yang anti-Pancasila, anti keberagaman atau kebhinekaan dan anti NKRI,” kata Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (6/6).

Saat ini, GNPF MUI menduga ada kelompok tertentu yang sedang berupaya agar ulama yang menjalankan dakwah amar ma’ruf nahyi munkar di bidang politik sebagai pihak yang dinilai anti-Pancasila. Gerakan untuk memberikan citra negatif kepada ulama, disebut Bachtiar, berlangsung secara terstruktur.

“Kemudian melahirkan perlawanan dari dalam masyarakat berupa labelling ‘muallaf Pancasila’,” sebutnya.

GNPF MUI, kata Bachtiar, juga membaca adanya pelaksanaan kekuasaan pemerintahan pada umumnya di bidang politik, hukum dan keamanan dirasakan semakin represif, mengabaikan syarat kehati-hatian dan kecermatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum.

GNPF MUI menilai aparat kerap tebang pilih dalam mengusut kasus. Salah satunya, Polri mengabaikan laporan dugaan penodaan agama yang dilakukan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.

“Kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara HUT PDIP ke-44 tahun 2017 tidak pernah terdengar lagi kelanjutannya,” ujarnya.

Berangkat dari pandangan itu, GNPF MUI meminta Jokowi mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi, maupun aktivis Islam dengan berbagai kasus hukum yang diduga rekayasa. Menurut GNPF MUI, kasus tersebut dimaksud untuk menciptakan opini negatif terhadap peran ulama.

GNPF MUI juga mengajak seluruh elemen masyarakat tidak mudah mengikuti jargon politik yang tidak memiliki manfaat terhadap penguatan kehidupan umat beragama.

“Seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terbawa arus jargon-jargon politik yang terkesan bagus dan penting, padahal tidak memiliki relevansi terhadap penguatan koeksistensi umat beragama bahkan membuka celah disintegrasi serta konflik SARA yang lebih luas,” ujar Bachtiar. (IwanY)

Komentar

BACA JUGA
Bendera PBB

Dewan Keamanan PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Suriah

NEW YORK, SERUJI.CO.ID - Dewan Keamanan PBB pada Sabtu (23/2) akhirnya mengesahkan sebuah resolusi, yang mendesak agar gencatan senjata diterapkan selama setidaknya 30 hari...
garam

Tingkatkan Kualitas, Pemkab Kembangkan 75 Hektar Lahan Garam Terintegerasi

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mengembangkan 75 hektar lahan garam terintegrasi di dua kecamatan yaitu Labakkang dan Bungoro. "Tahun ini kami...

Legislator: Generasi Muda Lebih Suka Baca Status Daripada Buku

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mujib Rohmat prihatin dengan generasi muda yang lebih senang membaca status di media...
akun ustadz Somad disuspend

Akun Ustadz Somad Raib, Ini Protes Kang Emil ke Instagram

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Jagad dunia maya dihebohkan dengan tiba-tiba lenyapnya akun instagram ulama terkemuka, ustadz Abdul Somad sejak hari ini, Ahad (25/2). Akun ustadz...

Drainase Buruk Sebabkan Jalan Protokol di Cianjur Banjir

CIANJUR, SERUJI.CO.ID - Sejumlah pengguna jalan menduga buruknya pembangunan drainase di sepanjang jalan protokol di Cianjur, Jawa Barat, sebagai penyebab banjir terutama ketika hujan...
loading...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...
images (5)

Garis 7: Sesat Nalar

Analogi adalah sebuah cara otak untuk memahami sesuatu. Analogi mirip dengan perumpamaan. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara membuat jelly, maka paling mudah...
IMG_20180224_110625_530

Mencari Logika di Balik Kasus Tuduhan ke Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab (RHS) juga ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya FH dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. RHS bahkan...