GNPF MUI Minta Jokowi Hentikan Orkestra Pelabelan Umat Islam

3
584
bachtiar nasir, kapitra ampera
Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir (kiri), dan Tim Advokat GNPF MUI, Kapitra Ampera (kanan)

JAKARTA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah-langkah guna menghentikan orkestra pelabelan terhadap umat Islam sebagai pihak yang menolak Pancasila, keberagaman, kebhinekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan GNPF MUI setelah mereka menilai represi aparat penegak hukum yang masif terhadap umat Islam.

“Kami meminta Presiden Jokowi menghentikan orkestra labelling terhadap umat Islam. Seolah-olah umat Islam adalah pihak yang anti-Pancasila, anti keberagaman atau kebhinekaan dan anti NKRI,” kata Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (6/6).

Saat ini, GNPF MUI menduga ada kelompok tertentu yang sedang berupaya agar ulama yang menjalankan dakwah amar ma’ruf nahyi munkar di bidang politik sebagai pihak yang dinilai anti-Pancasila. Gerakan untuk memberikan citra negatif kepada ulama, disebut Bachtiar, berlangsung secara terstruktur.

“Kemudian melahirkan perlawanan dari dalam masyarakat berupa labelling ‘muallaf Pancasila’,” sebutnya.

GNPF MUI, kata Bachtiar, juga membaca adanya pelaksanaan kekuasaan pemerintahan pada umumnya di bidang politik, hukum dan keamanan dirasakan semakin represif, mengabaikan syarat kehati-hatian dan kecermatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum.

GNPF MUI menilai aparat kerap tebang pilih dalam mengusut kasus. Salah satunya, Polri mengabaikan laporan dugaan penodaan agama yang dilakukan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.

“Kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara HUT PDIP ke-44 tahun 2017 tidak pernah terdengar lagi kelanjutannya,” ujarnya.

Berangkat dari pandangan itu, GNPF MUI meminta Jokowi mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi, maupun aktivis Islam dengan berbagai kasus hukum yang diduga rekayasa. Menurut GNPF MUI, kasus tersebut dimaksud untuk menciptakan opini negatif terhadap peran ulama.

GNPF MUI juga mengajak seluruh elemen masyarakat tidak mudah mengikuti jargon politik yang tidak memiliki manfaat terhadap penguatan kehidupan umat beragama.

“Seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terbawa arus jargon-jargon politik yang terkesan bagus dan penting, padahal tidak memiliki relevansi terhadap penguatan koeksistensi umat beragama bahkan membuka celah disintegrasi serta konflik SARA yang lebih luas,” ujar Bachtiar. (IwanY)

BAGIKAN
loading...

3 KOMENTAR

  1. Kebhinekaan, Pancasila, NKRI Harga Mati.. Jargon dan senjata kaum Serbet Bin Taplak Bin Ahog. itu terus yg digaungkan.. seakan-akan Ummat Anti dgn semua itu.
    Kadang suka heran kok bisa Umat Islam yg sangat Toleran ini masih dikatakan Intoleran.. maunya apa mereka ini ??
    #AhokDimana

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Suku Anak Dalam Jambi

11 Suku Anak Dalam Masuk Islam dan Ikut Sunatan Massal

JAMBI, SERUJI.CO.ID - Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, H Hillalatil Badri menghadiri sekaligus jadi saksi pada acara pengislaman 11 Suku Anak Dalam (SAD) serta...

Menangkan Khofifah-Emil, Demokrat Bentuk Posko Sampai Tingkat Desa

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Partai Demokrat tampaknya akan all out memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil di Pilgub Jatim mendatang. Salah satu indikasinya adalah dengan membentuk...
Jokowi

Presiden Bertolak ke Turki Hadiri KTT OKI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana Jokowi bertolak ke Istanbul, Turki, untuk menghadiri KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas...

KANAL WARGA TERBARU

Point Blur_Dec122017_090245

Empat Tahun Bocah Ini Berjuang Dengan Penyakitnya

Kotawaringin Barat - Diky Supratman (16) anak dari pasangan Mustofa dan Marni jl. Ahamd Yani gg. Baning RT 29 Kelurahan Baru Arut Selatan Kotawaringin...
perbedaan-fasilitas-bpjs-kesehatan-kelas-1-2-3

NIK Bermasalah di Sistem BPJS, Bagaimana Mengatasinya?

Nomor KTP atau resminya Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama seorang pasien bernama Suratini ditemukan bermasalah oleh petugas pendaftaran RS UGM, Ahad (10/12) siang....
KH. Luthfi Bashori

Perintah Bernahi Munkar

Membiarkan kemunkaran terjad di depan mata, adalah perbuatan tercela. Muslim yang baik adalah muslim yang peduli terhadap kemashlahatan lingkunganya, sekira jika terjadi kemaksiatan di...